Ada Red Devil Di Nusa Dua?

OLEH: BENY ULEANDER & DIDIK PURWANTO

Ledakan tawa membahana di wantilan DPRD Renon, Denpasar, Sabtu siang (8/12). Saat para peserta KTT United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) di Nusa Dua serius membahas pasar karbon, di Denpasar, koalisi masyarakat sipil dan LSM dari berbagai negara untuk keadilan iklim menyimak parodi dan sindiran segar dari mantan presiden dan penguasa Republik Mimpi soal pemanasan global. Suasana kian heboh saat terjadi perang pendapat antara Suharta, Habudi, Megakarti, Gus Pur dan Wakil Presiden Jarwo Kuat tentang skema REDD (Pengurangan Emisi dari deforestasi dan degradasi) yang sangat merugikan masyarakat pesisir.

Pemicu diskusi adalah penasehat Presiden, Effendy Gozali yang mengatakan, bumi dan hutan bukan milik penguasa atau pengusaha, tapi rakyat dan pemuda. Kontan saja joke segar keluar dari mulut Wapres Jarwo Kuat yang saat itu tidak didampingi Presiden Si Butet Yogya. “REDD itu merugikan rakyat. Ada dua kata yang berakhiran mirip REDD, jambret dan kutu kupret,” ujar JK, yang disambut tawa penonton. Gus Pur dengan canda cerdas mengatakan ada kata akhiran REDD yang bagus untuk dilihat, --goyang dombret. Rupanya Habudi yang berwawasan high tech menyebut akhiran REDD yang berarti suka menyolong buah-buahan; kampret. “UNFCC di Nusa Dua tidak menghasilkan komitmen apapun karena pesertanya RED DEVIL; setan-setan,” ungkap Habudi memelesetkan istilah REDD dengan RED Devil (setan merah).

(Ket foto: Suharta tampak kurang sehat)

Penyelamatan bumi menjadi isu mutlak untuk diselesaikan. Skema REDD yang menganjurkan negara berkembang untuk menanam pohon (deforestasi) ternyata ditanggapi mantan penguasa orde lama, Suharta. ”Lebih dari 60 juta hektar hutan di Indonesia sudah dikuasai perusahaan dan perkebunan sejak masa orde lama. Saya mohon maaf telah mengatur hal itu. Sekarang rakyat tambah miskin,” ujar Suharta yang menjawab pertanyaan dari Effendi Gozali dengan terbata-bata karena masih dalam kondisi sakit.

(Ket foto: Gus Pur, dkk ikut demo koalisi masyarakat untuk keadilan iklim di lapangan Renon, Denpasar)

Pembahasan hangat tentang penjualan karbon juga ditanggapi cerdas oleh Mantan Menristek lulusan Jerman, Habudi. “Pasar karbon sudah ngga’ high-tech. Sekarang mengetik saja tidak memakai karbon. Kan sudah ada komputer,” katanya. Menurut Effendy Gozali, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, tempat hidup bagi masyarakat adat, penyimpan air, bergerilya (jaman perang), bahkan sebagai tempat pacaran. “Tapi bagaimana bisa pacaran, lha wong hutan banyak ditebang. Jadi malah panas,” jelasnya.

Namun ada tips dari Guru Bangsa soal melestarikan hutan. “Tipsnya adalah 3G (istilah keren sekarang tri ji). Pertama, gali dan kaji kebijakan lokal. Kedua, gunakan nurani untuk membuat solusi. Ketiga, giatkan keberpihakan kepada rakyat. Untuk lebih afdol, bolehkah saya menambahkan satu lagi? Gitu aja kok repot,” ujarnya disambut tawa warga Republik Indonesia. Menurut Megakarti yang sangat berkesan begitu tiba di Bali, masyarakat harus mencintai hutan seperti mencintai diri sendiri. “Cintai hutan dengan sendirinya tanpa mau diperintahkan dulu oleh orang lain,” pesannya.

Hadir juga Direktur Walhi Pusat Chalid Muhammad. Menurutnya, Global Day Action menuntut keadilan iklim yang tidak hanya dilakukan di Bali tapi seluruh Indonesia. “Konferensi di Nusa Dua telah berubah menjadi konferensi perdagangan karbon oleh negara maju, World Bank, Asian Development Bank dan calo-calonya,” kritiknya.

Tak lupa aktivis Friends of the Earth dari Kolombia Hildebrando Velez ikut menyemprot unek-eneknya. Menurutnya, keadilan iklim jauh lebih penting dari perubahan iklim. Begitu pula dengan tawaran Bali dengan Nyepi For The Earth yang disampaikan budayawan I Gusti Raka Panji Tisna dan diamini oleh Direktur Walhi Bali, Nyoman Sri Widhiyanti.

Aksi ditutup long march mengelilingi Lapangan Puputan Renon, depan Gedung Gubernur Bali. Aksi yang diikuti ribuan elemen itu meneriakkan keadilan iklim untuk bumi seperti WALHI, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, FPPI, FSBJ, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Friends of the Earth, Serikat Nelayan Indonesia, Mitra Bali, Green Student Movement Jawa Barat, Solidaritas Perempuan, Korban Lumpur Lapindo serta elemen perwakilan dari Korea, Filipina, India, Kolombia dan Greenpeace.

Merindu Energi Tanpa Gas Buang

Meski Indonesia merupakan negara tropis ketiga di dunia, masyarakat hanya bisa menghirup udara bersih dua bulan dalam setahun. Fenomena disebabkan adanya perusakan udara yang disebabkan industri, transportasi, yang kian diperparah dengan perusakan lingkungan dan penebangan hutan secara terus-menerus. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai penyakit dan memacu terjadinya perubahan iklim global, tegas Meneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di Hotel Dharmawangsa Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup sendiri pernah meriset 20 kota se-Indonesia pada tahun 2006, antara lain Jakarta, Bandung, Medan, Sorong, Palangkaraya dan Banjarmasin. Pada tahun 2007, riset digelar di 30 kota (Ambon), Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Jabodetabek, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya dan Yogyakarta. Kondisi udara terparah terjadi di Jakarta. Selain padat penduduk, wilayah Jakarta cukup sempit. Dari riset itu, diketahui bahwa penyumbang terbesar perusakan kualitas udara justru berasal dari sektor industri, disusul transportasi dan rumah tangga, rinci Witoelar.

Untuk sektor transportasi, dari 20 kota itu, 10 kota dinyatakan bebas timbal, antara lain Jakarta, Bandung dan Denpasar. Banjarmasin, Sorong, Ambon dan Surabaya terkategori masih ada sedikit. Yang justru lebih memprihatinkan adalah efek buang solar berupa sulfur. Standar euro dua, efek buang sulfur 500 per ppm, dan sekarang berkisar 3.500 per ppm. Karena itu, Witoelar mengharapkan agar energi tanpa gas buang ‘‘made in’’ Indonesia bisa segera terwujud, yang bersumber dari tumbuhan. Konon, potensi energi di Indonesia siap memindahkan Timur Tengah sebagai pusat sumur minyak ke Indonesia. Selain Indonesia, India dan Brazil yang cocok untuk ditanami tumbuhan yang memiliki sumber energi. Untuk hak paten sedang diproses. Gagal Panen

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan pahit getirnya kaum terkini. Selain dibelenggu masalah iklim, pupuk langka dan mahal, petani masih dihadang oleh aksi penipuan yang dilakukan pemerintah berupa subsidi bibit palsu, dan jelas tidak dapat memberikan hasil yang berkualitas kepada petani. Gagal panen menjadi jerit terpanjang petani meski musim tanam terus diatur sesuai iklim. Akibatnya, keluarga kaum petani kian menderita, dan tentu berdampak serius pada kehidupan keluarga. Anak-anak petani terpaksa putus sekolah. Dampak lebih luas, terjadinya penurunan produksi pertanian secara nasional. Di sini, import beras menjadi solusi jitu demi mengamankan stok pangan.

Selain itu, sawah dan ladang menjadi kering akibat over pemakaian pupuk kimia. Serangan hama pun sulit dihindari karena seakan kebal terhadap pestisida kimia. Pitanto, korban lumpur Lapindo asal Porong Sidoarjo mengaku, sudah setengah tahun, kondisi kehidupan rumah tangga cukup memprihatinkan. Lahan sawah dan ladang sudah tenggelam, pekerjaan hilang, ganti rugi sepantasnya belum kunjung cair dan nasib anak sulungnya hanya bisa sekolah sampai kelas I SMU.

Daeng Bau, petani asal Makasar menyatakan, meski sawah tidak terendam lumpur tapi tidak bisa dipacu lagi akibat kekeringan yang melanda di Makasar selama ini. Meski bisa ditanami, hasilnya sangat minim. Ia terpaksa mengais rezeki ke kota sebagai buruh cuci baju. Selain merusak sistem pertanian, pengaruh perubahan iklim juga berpengaruh pada peran kaum ibu. Widi, petani asal Blitar menyebut, perubahan iklim mempengaruhi hasil produksi padi. Tanah jadi kering karena tidak pernah turun hujan. “Biasanya dalam setahun panen padi sampai dua kali, sekarang hanya sekali dan itu pun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga,” kata Widi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petani di Blitar menggunakan varietas yang tidak membutuhkan banyak lahan (vertikultur) dan tahan kering seperti padi gogo.

Bila perubahan iklim yang kian ekstrem itu tidak segera diatasi secara serius, dikwatirkan berdampak lebih buruk pada ketahanan pangan nasional, kelaparan yang berpotensi pada terganggunya stabilitas ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Pertanian menjadi sektor potensial yang sangat rentan terhadap perubahan iklim itu. “Di tempat kami ada kecendurangan untuk tidak membaca musim sehingga banyak tanaman petani yang diserang hama dan penyakit. Misalnya daun putih pada tanaman jagung dan padi. Kami juga semakin sulit merasakan kesejukan angin dan tidak bisa membedakan musim hujan dan kemarau karena sama panasnya,” kata Warsini, asal Kudus.

Hal serupa dirasakan petani-petani dari Kerawang, Dompu, Sumbawa, Jambi, Makassar, Jember dan Blitar seperti yang terungkap dalam diskusi seputar perubahan iklim dan petani di Kampong CSF Nusa Dua. “Saya datang untuk menceritakan perubahan iklim di desa kami. ‘’Pada 20 tahun lalu hasil panen sangat banyak dan sekarang merosot tajam. Kemarau panjang membuat tanaman sulit tumbuh apalagi berbuah. Setiap malam kaum pria harus mencari air ke hilir sekalipun tetap gagal. Pun masyarakat mengalami kesulitan untuk membaca musim taman,’’ ungkap Sani, petani asal Jambi.

Selain itu, alih fungsi lahan ikut perburuk dunia pertanian di sejumlah daerah, karena lahan disulap jadi kawasan perumahan dan industri seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Khusus di Jawa Barat, banyak petani yang hijrah ke Jakarta untuk menjadi kuli bangunan. Tidak heran, banyak anak petani terpaksa memilih jalur pintas sebagai buruh migran. Sementara di Jember dan Blitar, sebagian petani sudah melakukan reboisasi secara mandiri terhadap kawasan hutan yang dianggapgundul. (Agus Salam, Wayan Nita & Roro Sawita)

Perempuan, Korban Utama Pemanasan Global

Perempuan menjadi korban utama dari dampak pemanasan global, dan tak jarang profesi ganda siap ditekuni, selain urus rumah tangga, juga kadang terpaksa berperan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Begitulah nyanyian kesaksian kaum ibu yang terungkap dalam diskusi di Kampung Forum Masyarakat Sipil (CSF) di Nusa Dua, Selasa (4/12). Lilik Kaminah, ibu rumah tangga asal Renokenongo, Porong, Sidoarjo. Selain menjadi keluarga korban Lumpur Lapindo, suaminya sudah tidak bekerja akibat sawah, tambak dan pangkalan ojek yang terendam lumpur. ‘’Mau cari lahan lain, sulitnya bukan main. Suami saya hanya menuntut uang kompensasi dari pemerintah,” ujar wanita yang dulu bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp 10 ribu per hari itu.

Berbeda dengan Seltje Kawonseng, warga Gowa, Minahasa Utara. Warga yang tinggal di daerah tambang emas itu mengeluh akibat penyakit seperti gatal-gatal, bintik hitam, diare dan penyakit kulit yang dipicu limbah pertambangan yang dibuang ke sungai dan pantai. Hingga kini, warga setempat semakin sulit untuk konsumsi air bersih. Sedangkan di Sumatera Barat, kaum ibu yang berprofesi sebagai petani dirundung kebingungan untuk menentukan masa tanam dan panen. Perubahan iklim membuat panen gagal dan menimbulkan penyakit muntaber, diare dan demam berdarah, sebut Mariana asal Padang.

’’Kondisi geografis di sekitar Lampung Barat banyak longsor. Hutan gundul, pengalihan hutan jadi pertanian dan pemukiman kian memacu perekonomian yang tidak menentu. Hal ini memicu terjadinya gizi buruk dan kecerdasan otak menurun. Warga paling marjinal di Lampung beralih profesi jadi TKW, jika tidak ingin menjadi pengemis dan gelandangan. Bahkan karena penghasilan tidak menentu banyak yang perjualbelikan wanita. Perdagangan perempuan di sini terbesar kedua setelah Sumatera Utara,” tegas Wijatnika, mahasiswa semester IX Fisip Universitas Lampung.

Tetap Rakyat Kecil

Sementara aktivis Serikat Hijau asal Jawa Barat, Dadang menegaskan, hak-hak masyarakat kecil kian terampas dengan aplikasi odel pembangunan kapitalis. Bahaya pemanasan global menjadi isu menakutkan bagi semua lapisan masyarakat. Meski rakyat kecil mengetahui bahaya yang timbul akibat pemanasan global, mereka tidak bisa berbuat banyak.

“Yang saya tahu, akibat pemanasan global, es mencair dan Indonesia bakal tenggelam. Penyebab dari pemanasan itu adalah AC dan kendaraan bermotor. Kalau AC, saya jelas tidak punya tapi sepeda motor saya punya. Masak saya tidak boleh pakai sepeda motor. Saya bisa hidup dari sepeda motor,” kata Sulaiman, seorang pegawai swsata di Surabaya.

Karena sering menonton TV, mereka juga mengetahui tentang KTT Perubahan iklim di Bali. Hanya saja, tidak banyak berharap dari pertemuan yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai dunia itu. Karena yang paling penting, berupaya tetap hidup dalam kondisi tersulit sekalipun. Menurut mereka, rakyat kecil hanyalah korban dari para penguasa atau pemilik modal. Karena AC atau kulkas banyak digunakan di gedung bertingkat. Salah satu akibat pemanasan global adalah suhu udara kian meningkat. “Kalau orang kaya kepanasan masih bisa pakai AC. Sebagai masyarakat kecil tetap kepanasan. Terus musik kemarau panjang, air sulit. Kalau orang berduit bisa dapat beli dari PDAM, dan minimal pompa. (Didik Purwanto & Wuri Wigunaningsih)

BI Siap Revitalisasi KBI

Pemerintahan SBY-JK Masih Belum Berhasil

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) selama 2007 mampu mencatatkan posisi makro ekonomi yang terus membaik. Indikator dapat terekam pada pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6% setiap tahun, ratio hutan pemerintah (PDB) yang menurun, inflasi moderat kurang dari 6%, nilai rupiah stabil di level Rp 9.000 sampai Rp 9.200, neraca pembayaran menguat, cadangan devisa per Oktober 2007 sekitar 54 miliar USD dan tingkat loan to deposit ratio antara 64-65%, serta kian meningkatnya peran strategis Indonesia di fora internasional dalam menjaga keseimbangan iklim dunia.

Meski begitu, pelbagai indikator tersebut belum diikuti dengan pengurangan anga pengangguran dan kemiskinan. ‘’Indikator angka pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pemerintahan SBY-JK masih belum berhasil. Angka kemiskinan belum mebaik dalam 10 tahun terakhir. SBY-JK belum memiliki prestasi menonjol dalam pengurangan kemiskinan. Menurut data Bangk Indonesia, angka kemiskinan hingga Juni 2007 masih berada pada angka 37,17 orang atau 17,75% dari populasi. Angka kemiskinan di Indonesia semenjak tahun 1998 belum membaik. Jumlah orang miskin antara periode 1998-2006 berkisar antara 34-50 juta orang. Perlu diingat bahwa bangsa yang miskin, sesungguhnya tidak merdeka,’’ tegas Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (9/12). Rakernas dibuka Ketua Umum PP PJI, Ismeth Hasan Putro itu dihadiri 19 pengurus daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Bali.

Menurut Siswono, angka pengangguran terbuka hingga Juni 2007 masih pada 10,6 juta orang (9,8%). Artinya, relatif belum banyak berubah dari tahun 2005, sekitar 10,9 juta orang (10,3%). Karena itu, APBN, berbagai kebijakan pemeritah dan instrumen ekonomi yang dimiliki negara, termasuk perbankan nasional harus segera diarahkan secara efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ini sangat diperlukan untuk memberikan peluang penyediaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik melalui peningkatan investasi maupun konsumsi.

’’Bersamaan dengan itu, diperlukan pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, guna menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Kue ekonomi harus didistribusikan secara proporsional antar pelaku ekonomi. Dalam konteks ini, program reforma agraria menjadi sangat penting. Kita tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan rakyat menjadi pengangguran dan penonton,’’ kata Siswono yang mengakui SBY sebagai seorang yang memiliki intelek berkualitas dan leadership itu.

Dalam makalahnya bertajuk Kepemimpinan dan Pengentasan Kemiskinan, Siswono berharap kepada pemerintah untuk mengutamakan percepatan pertumbuhan usaha nasional, yang menengah dan kecil di samping yang besar. Hanya saja, jangan memberi peluang lebih besar kepada pengusaha asing meski kerja sama para pemodal asing tetap diperlukan. Tanpa memperkuat pengusaha nasional, Indonesia hanya menjadi pasar produk-produk luar negeri, sekalipun amat naif bila bangsa ini menutup diri. Siswono menilai, pengusaha nasional penting diberi porsi lebih untuk mengembangkan dengan cepat bidang pembangunan yang comparative advantage seperti perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Melemahnya semangat kemandirian membuat banyak kebijakan yang diambil lebih diwarnai tekanan dan kepentingan asing, termasuk semangat mengundang investor asing. Dalam kasus perkebunan sawit, sebut Siswono, Indonesia memiliki sekitar 5 juta hektar, dan menempatkan negara ini sebagai eksportir CPO utama di dunia. Namun sekitar 30% kebun sawit milik investor asing.

’’Guthrie dari Malaysia memiliki lebih dari 300.000 hektar. Ini akibat kesalahan BPPN melelang kebun-kebun sawit raksasa dalam unit-unit besar, dan dibeli Guthrie dengan patokan harga CPO 210 dolar AS per ton. Hari ini, hanya empat tahun setelah 300.000 hektar kebun sawit BPPN dibeli Guthrie, harga CPO menjadi 750 dolar AS per ton. Waktu dijual, harga per hektar kebun sawitsekitar Rp 12 juta. Hari ini, menjadi Rp 75 juta. Sekarang, sekitar 300.000 TKI terampil bekerja di kebun-kebun sawit Malaysia. Jika saja dahulu masing-masing diberi kesempatan untuk membeli kebun sawit yang dilelang BPPN seluas 2-3 hektar per KK, tentu naiknya harga CPO sekarang bisa dinikmati petani kita sendiri,’’ tegas Ketua Yayasan Universitas Pancasila itu.

Potret sama terjadi dalam bidang perbankan dan telekomunikasi. Indosat, BCA, BII dan Bank Danamon sudah dijual murah kepada pihak asing. Begitupun proyek eksplorasi minyak bumi dan gas, yang tendernya melibatkan investor internasional dengan pengusaha nasional yang lemah. Akibatnya, produksi minyak bumi dikuasai asing. Dari 120 kontrak profit sharing (KPS), 90% milik investor asing. Dari total produksi nasional 1.100.000 barrel/hari, Chevron menguasai 450.000 barrel/hari. Sedangkan yang dikuasai negara via Pertamina, hanya 75.000 barrel per hari, yang diproduksi Pertamina sendiri baru berkisar 30.000 barrel/hari, sementara Medco produksi 75.000 barrel/hari.

Selain itu, jelas Siswono, pemerintah masih lamban percepat pertumbuhan ekonomi via penciptaan pasar domestik dengan memperkuat pertanian, yang merupakan sandaran hidup mayoritas rakyat. Akibatnya terus meningkat jumlah masyarakat miskin di desa-desa. Proses pemiskinan petani berlangsung dengan cepat termasuk kian menyempitnya penguasaan lahan petani, baik dipicu proses fragmentasi tanah melalui pewarisan tanah maupun pengalihan fungsi lahan pertanian, juga kian meningkatnya petani gurem, --penguasa lahan kurang dari 0,2 hektar per KK yang secara nasional berjumlah 10,9 juta KK (1993) menjadi 13,7 juta KK (2003), dan sekarang, 60% rakyat miskin adalah petani.

BI Siap Revitalisasi KBI

Sementara Deputi BI, Budi Mulya menegaskan, untuk lebih mendorong perkembangan perekonomian di daerah, Bank Indonesia (BI) siap merevitalisasi Kantor Bank Indonesia (KBI). Melalui makalah Kebijakan BI dan Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Mulya berpendapat, sebelumnya KBI cenderung sebagai kepanjangan kantor pusat dalam peredaran uang dan fungsi sistem pembayaran. Dengan revitalisasi, fungsi KBI lebih diarahkan pada bidang penelitian potensi perekonomian, bekerja sama dengan berbagai universitas dan institusi terkait. Hasil penelitian dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan di daerah.

“KBI juga akan mempelajari kunci-kunci sukses di suatu daerah sehingga bisa dijadikan masukan bagi daerah lain. KBI juga menjadi salah satu panduan bagi para pengusaha atau pihak-pihak yang sedang berusaha mencari potensi untuk dikembangkan di suatu daerah. Jika ada pengusaha yang ingin mengetahui potensi suatu daerah, tinggal mencari datanya di BI. Karena kita tidak bisa langsung mengucurkan kredit, maka ini menjadi salah satu cara mendorong peningkatan ekonomi. Selain tetap menjalankan tugas utama BI sesuai dengan UU 3 tahun 2004 yakni menjaga stabilitas nilai rupiah dengan fokus kebijakan mencapai tingkat inflasi yang stabil di level rendah yang ditetapkan pemerintah,” kata Mulya.

Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan peran perbankan dalam pembiayaan perekonomian di daerah, yang kini rata-rata pertumbuhan kredit di daerah berkisar 18-24%, dan mayoritas merupakan kredit UMKM. Meski begitu, stimulus perekonomian di daerah masih kurang dengan realisasi penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat.

Total dana Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik pemerintah daerah yang disimpan di instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi indikator kedua yang masih dianggap besar. Pada Oktober 2007, dana BPD di SBI Rp 33,2 triliun, turun Rp 38,8 triliun dari bulan sebelumnya. Tapi dana yang tersimpan di SBI kembali naik ke level Rp 40 triliun per November 2007. (Albert Kin Ose M)

Heroisme Agama Melawan Korupsi

TEROPONG

Muh Kholid AS *

Dalam suasana peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2007, dunia perkorupsian Indonesia mendapatkan 2 kado istimewa tentang buruknya wajah aparat eksekutornya. Pertama, Transparency International (TI) Indonesia mengumumkan kepolisian sebagai juara pertama lembaga terkorup, yang disusul dengan parlemen dan dunia peradilan. Kado kedua, terpilihnya Antasari Azhar, jaksa yang mempunyai track record kurang bagus dalam pemberantasan korupsi, sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011.

Buruknya performa kedua lembaga ini secara tidak langsung membuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia mendapatkan rintangan yang tidak ringan. Dua rentetan perostiwa ini seakan menjadi penegas, bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidak kunjung usai dibasmi, bahkan semakin menggurita di setiap lini kehidupan. Korupsi dan sejenisnya tidak jauh beda dengan barang dagangan yang dijajakan di pasar, dengan rimbanya yang kompleks dan meriah, baik tingkat tinggi, menengah, maupun kecil.

Potret buram korupsi di Indonesia ini bisa dilihat dari “parsel” dari Transparency International (TI) Indonesia menjelang Idul Fitri 1428 H. Lembaga ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup pada urutan ke-143 dari 179 negara, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,3, atau lebih buruk dibandingkan 2006 yang berada pada peringkat ke-130 dengan skor 2,4. IPK merupakan peringkat korupsi yang diamati dari pelaku usaha dan analis tiap negara yang mencakup 180 negara, dengan ukuran skor 0 sebagai indikator paling korup dan 10 paling bersih (Jawa Pos, 27/9/07).

Sebelumnya, pada pertengahan Maret lalu, kelompok konsultan yang berbasis di Hongkong Political and Economic Risk Consultancy (PERC) juga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup (Jawa Pos, 14/3/07). Tidak jauh beda, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga merilis kenaikan tindak korupsi dalam tahun 2006 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat 161 kasus pada 2006, dari sebelumnya 125 kasus pada 2005 dan 153 kasus pada 2004. Adapun kerugian negara pada tahun 2006 mencapai Rp 14,4 triliun, dari Rp 5,3 triliun pada 2005 dan Rp 4,3 triliun pada 2004 (Jawa Pos, 25/1/07).

Melihat lanskap korupsi yang panjang dan sistematis ini, sudah sewajarnya perlawanan terhadap korupsi dikategorikan jihad (holy war) kontemporer. Jika selama ini jihad dimaknai sebagai “perang” yang identik dengan pertumpahan darah, sudah saatnya term ini dikontekstualisasikan untuk memenangkan keadilan sosial. Jihad adalah aktualisasi tindakan ikhlas untuk mengorbankan harta dan jiwa bagi kemanusiaan universal, sesuai dengan misi agama dalam mewujudkan keselamatan (slavery) bagi manusia.

Berperang melawan korupsi dalam kekinian adalah jihad yang sesungguhnya. Sebab, meminjam istilah Ahmad Syafi’i Ma’arif, korupsi telah memorakporandakan pilar kehidupan bangsa, hingga bangsa ini semakin terpuruk ke lembah kehinaan paling sempurna. Tindakan para koruptor telah menzalimi sekian juta warga negara, bahkan membunuhnya secara massal dan berlahan. Sehingga perjuangan memberantas korupsi adalah perbuatan mulia untuk menegakkan fungsi manusia yang sesungguhnya sebagai wakil Tuhan di bumi.

Perlawanan massif terhadap korupsi semakin urgen, mengingat kejahatan ini telah bermetamorfosis menjadi “drakula” yang menghisap uang rakyat dan kekayaan negara, sehingga bangsa ini gagap dalam menatap masa depan yang sejahtera untuk warganya. Hak mendapatkan pendapatan yang layak, kesehatan yang memadai, pendidikan yang mumpuni, serta hak-hak lain yang seharusnya didapatkan masyarakat justru dirampas oleh koruptor.

Korupsi yang semasa Orde Baru dijadikan sebagai musuh bersama (common enemy), dalam kekinian mengalami transformasi yang dahsyat, dengan metodenya yang semakin canggih dan bervariasi. Alih-alih reformasi menjadi momentum perlawanan terhadap praktik yang mempunyai imbas serupa terorisme itu, era ini malah menjadi awal dari menjamurnya koruptor di berbagai daerah. Jika korupsi pada Orde Baru berputar di Jakarta, praktik tersebut kini sudah menjalar hampir seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya menerjemahkan jihad melawan korupsi, sudah saatnya institusi keagamaan, organisasi sosial, dan lain-lainnya harus turun tangan. Berbagai lembaga dan organisasi ini harus menyatakan perang secara lebih konsisten dan terarah terhadap korupsi. Bahkan, jika perlu lembaga-lembaga ini dapat mengeluarkan "fatwa" tentang wajibnya melakukan jihad melawan korupsi. Jihad semacam inilah yang sesungguhnya relevan dengan kondisi Indonesia kontemporer dan masa mendatang (Azyumardi Azra: 2003).

Pasalnya, korupsi lebih dari sekedar cacat moral, tetapi tindakan ini menjadi semacam kanker yang menggerogoti semua usaha serius bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Meminjam istilah Haedar Nashir (2003), korupsi di negeri ini telah menjadi persoalan struktural, kultural, dan personal. Praktik korupsi telah menjadi bagian dari perilaku umum, tidak hanya melalui keseragaman, tetapi juga dengan tindakan yang bervariasi. Korupsi sudah menjadi sistem yang tidak lekang dengan berlalunya waktu, yang terus-menerus diproduksi, direproduksi, serta diwariskan.

Sudah saatnya agamawan mulai memaknai dakwahnya sebagai alat memperjuangkan keadilan, khususnya dalam melawan korupsi. Perlawanan ini bisa diimplementasikan melalui pesan-pesan dakwah di berbagai masjid, mushala, maupun forum pengajian. Jika selama ini ceramah biasa diisi dengan janji-janji surga, saatnya dirubah dengan semangat dan upaya melawan korupsi. Begitu juga halnya dengan lembaga pendidikan, di dalamnya harus digalakkan dengan kesadaran antikorupsi.

Korupsi adalah masalah legal, ethical, dan moral responsibility, maka upaya penanggulangannya memang harus menggunakan cara-cara yang extraordinary. Tetapi yang pasti, memberantas korupsi adalah tindakan mulia yang harus dilakukan setiap kaum beriman, karena korupsi adalah biang kejahatan dan kemaksiatan (corruption is the root of all evils). Genderang jihad membasmi korupsi harus ditabuh lebih kencang lagi sebagai panggilan dan kewajiban untuk menjawab tantangan dan jawaban zaman. Allah A’lam bi al-Shawab.

*) Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)

MSL, Tren Busana 2008

OLEH: HENI KURNIAWATI

Mini, Simpel dan Longgar (MSL). Itulah tren busana tahun 2008 yang ditampilkan pada Bali Fashion Week (BFW) 2007, di Discovery Shopping Mall Kuta, (22-25/11). Peragaan busana bertajuk From Bali to the World ini menghadirkan parade busana besutan 31 desainer lokal, nasional dan manca benua. Pilihan mode, motif dan warna busana yang dibawakan para model di atas catwalk dengan gaya atraktif mencerminkan selera berpakaian masyarakat di tahun 2008 untuk gaun formal. Busana mini dengan bentuk simpel dan longgar mewakili karakter dan pola masyarakat digital yang bergerak lepas, bebas, cepat, efisien dan instan.

Ajang tersebut menyedot animo warga lokal dan wisawatan asing yang kebetulan sedang berada di sekitar kawasan Pantai Kuta untuk menonton aksi para model. Gaun pesta nan glamour berbalut warna lembut seperti hitam, silver, putih dan emas seakan menambah kesegaran udara malam Pantai Kuta. Tangan-tangan lincah paparazi asal Australia, Jepang, Korea, Hongkong dan Amerika tak luput merekam dan membidik ajang pamer kreativitas anak bangsa itu. ‘’Kali ini kami panitia sengaja mengundang para jurnalis lokal dan luar negeri. Mereka ikut mengabadikan momen indah ini. Saya optimis mereka senang dan tidak kecewa. Begitu pula dengan para wisatawan tidak merasa sia-sia datang melihat BFW 2007," kata Ketua Panitia Penyelenggara BFW 2007, Mardiana Ika.

Dwi Iskandar, desainer asal Tuban, Jatim menyebut, masyarakat di tahun 2008 cenderung menyukai pakaian mini, simpel dan longgar. Pemakaian warna lembut dan natural akan menghiasi baju-baju tahun 2008. Busana dengan model balon seperti saat ini akan ditinggalkan dan berganti busana yang longgar seperti rok berbentuk A (payung) siap menyerbu pasar.

Celana begie kembali dilirik kaum pria metropolis. Kelembutan warna hitam, putih dan krem mengajak masyarakat untuk bersifat sabar tanpa emosi. “Tren tahun 2008 yang simpel, longgar atau banyak ruang akan ditonjolkan. Pilihan warna lebih didominasi warna kalem atau lembut seperti abu-abu, hitam, putih dan krem. Ini mengajak masyarakat agar bersikap lembut dan tidak emosi di tengah keadaan yang panas,” katanya.

Bagi seorang Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Bali, Ali Charisma, pemakaian bahan kain katun dicocokkan dengan situasi tahun 2008 yang mengalami musim panas. “Keadaan iklim yang hangat di wilayah Asia mempengaruhi masyarakat untuk memilih pakaian yang nyaman dan simpel. Pada siang hari pakaian terusan mini atau rok di atas lutut akan menjadi pilihan pasar,” jelasnya.

Pendapat senada dilontarkan desainer asal Filipina, Rajo Laurel. Menurut Rajo, keadaan iklim yang hangat membuat masyarakat memilih pakaian dari bahan yang nyaman dan tipis seperti kain katun dan sutra. ”Cuaca hangat akan membuat masyarakat Asia memilih pakaian yang simpel. Untuk warna akan lebih bermain pada warna abu-abu, silver, emas, hitam krem dan putih,” ujarnya.

Event tahunan itu diisi dengan seminar dan diskusi seputar busana dan desainer, pameran dagang dan expo, serta diramaikan dengan parade karnaval jalanan (fashion on the street) oleh 20 kelompok dengan busana unik. Mereka melintasi dari Jl Dewi Sartika, Jl Bakung Sari menuju Bemo Corner hingga Pantai Kuta. Karnaval diawali tarian Cak oleh masyarakat Kuta. Peserta karnaval mengenakan kostum sangat kreatif dan beragam.

Keriuhan terjadi saat rombongan Jember Fashion Carnaval (JFC) pimpinan Dynand Fariz melintas dalam usungan aneka tema. Kostum unik ditunjang riasan penuh warna dan aksesoris, menjadi magnet khusus bagi perhatian masyarakat dunia. Setiap anak mengusung tema berbeda, dari budaya Cina, Dayak sampai kreasi bertema modern.

Penonton yang memadati setiap trotoar jalan terpukau melihat karya-karya kreatif desainer fashion yang dibawa dokar. Siswi Sekolah Desain Bali menampilkan busana bahan daur ulang dari botol bekas dan pakaian dari bekas serutan kayu. Semuanya tampak sangat indah pasca dikenakan. Desainer Oka Diputra langsung turun ke jalan mengikuti karnaval hingga usai. Akademi Seni Rupa dan Desain ISMI Jakarta menurunkan 20 karya mahasiswa dalam ragam kreasi, baik bertema klasik maupun modern. Kreasi para desainer lokal, nasional maupun internasional seakan mengajak dunia untuk tetap melihat Bali itu cantik penuh suguhan keindahan.

Tujuan Pendidikan Nasional, Tercapaikah?

OLEH: SUDARYANTO

Setelah lebih dari 62 tahun bangsa ini ‘merdeka’ dan membangun peradaban, --pembangunan bidang pendidikan, ternyata hingga penghujung tahun 2007, dalam hati kecil saya selalu bertanya; sudah tercapaikah tujuan pendidikan yang kita idam-idamkan? Bagaimana kadar ketakwaan, tingkat kecerdasan dan keterampilan anak-anak? Bagaimana derajad budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan anak-anak? Apakah semuanya sesuai tujuan diselenggarakan pendidikan nasional?

Mengaca pada fenomena terkini, hati kecil saya berani menjawab tegas; ’’tujuan pendidikan nasional belum tercapai’’ Ini berdasarkan pada realitas sejarah panjang dunia pendidikan Indonesia yang penuh kasus fenomenal kontroversial, ditandai dan dimulai dengan krisis moral atau buta hati yang terjadi di mana-mana. Dari maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) kronis yang kian menggejala dalam sektor pendidikan yang terungkap ke permukaan dewasa ini, tragedi moralitas anak didik dan pendidik sendiri yang begitu buruk, sampai track record pendidikan yang sudah terstigma dengan maraknya jual beli ijazah.

Kasus paling mengejutkan, banyaknya kecurangan dan perilaku tak jujur dilakukan oknum pelaku dunia pendidikan, --ketika Ujian Nasional (UN) SMP-SMA digelar April silam. Gelaran UN dipenuhi ragam kasus, mulai pembocoran soal, kunci jawaban bocor, contek-mencontek, bau busuk ‘tim sukses’ UN, serta tindakan curang lain dengan menghalalkan segala cara guna mencapai satu tujuan, lulus.

Yang disayangkan, perilaku tak jujur itu ternyata dilakukan secara ‘berjamaah’ atau ‘kolektif’ antara kepala sekolah, guru dan siswa! Ironis. Tak pelak, semua menunjukkan betapa moralitas kalangan akademisi, yang sebenarnya digadang-gadang bisa membawa pencerahan atas nasib bangsa ini sudah amat bobrok.

Diakui atau tidak, selama ini, pemerintah kelihatannya belum memiliki konsep pendidikan yang tepat dan jelas. Ini terbukti dengan beberapa kali jagat pendidikan selalu disibukkan dengan fenomena ganti kurikulum. Kurikulum 1994 diganti kurikulum dengan suplemen 1999, diubah lagi jadi kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK). Belum cukup, dengan dalih ‘disempurnakan’, ternyata KBK diganti kurikulum terbaru, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Jika diperhatikan, dari semua jenis dan konsep kurikulum berikut segala tetek bengek metode pengajaran yang selama ini diterapkan kepada seluruh siswa di negeri ini, sebenarnya lebih memaksa siswa menghafalkan teori an sich dan ‘mencekoki’ siswa dengan angka-angka dan rumus semata ketimbang memahami materi, konsep dasar ilmu serta makna hakikat filosofis illahiyah dari pendidikan.

Tiga tahun terakhir, dunia pendidikan nasional pun hingar-bingar dengan aneka ‘ketidakpastian’ aplikasi kebijakan, yang sebenarnya semua itu bukan hal terurgen, namun justru kian membebani insan pendidikan belaka. Misalnya, masalah terkait model evaluasi pendidikan dalam format UN yang selalu memicu polemik dan hingga kini tak kunjung kelar. Masalah terkait model layanan pendidikan, setali tiga uang. Baik berupa Badan Hukum Pendidikan (BHP), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) maupun Badan Layanan Umum (BLU) yang ‘diklaim’ pemerintah sebagai satu-satunya ‘jalan pintas’ meng-go-internasionalisasikan institusi pendidikan. Nyatanya, amat bertentangan dengan harapan rakyat agar pendidikan di negeri ini pro wong cilik alias bisa merata hingga ke kalangan bawah.

BHP dan diferensiasinya itu lebih merupakan bentuk proyek korporasi kapitalisasi dalam dunia pendidikan, yang jelas-jelas mengancam hakikat dasar pendidikan sendiri. Model BHP yang profit oriented, membuat peluang dan akses rakyat kelas menengah ke bawah terhadap pendidikan kian mengecil. Sekolah jadi mahal, banyak siswa putus sekolah sehingga angka pengangguran dan kemiskinan terus membengkak. Tak aneh jika kebijakan soal BHP selalu ramai dikritisi publik yang peduli akan nasib dunia pendidikan Indonesia.

Masih banyak lagi ‘kepincangan’ dunia pendidikan yang tidak bisa disebut rinci. Mudahnya, kalau mau dianalogi-metaforakan, problematika dunia pendidikan negeri ini yang amat kompleks sudah tidak bisa diformulasikan. Ekstremnya, bak benang kusut, mustahil diuraikan lagi karena tidak bisa dirunut ujung pangkalnya. Bahkan bisa dikatakan, sudah mencapai tataran yang complicated, rumit dan njlimet. Kalau dipadankan dengan penyakit yang sedang diderita seseorang, sudah akut dan kronis. Kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan sepertinya sudah lebih dari cukup untuk menilai bagaimana sebenarnya kualitas SDM hasil ‘godokan’ pendidikan selama ini.

Lantas, pertanyaan susulan, mengapa semua hal tersebut bisa terjadi? Adakah yang salah dengan pendidikan bangsa ini? Bagaimana solusi terbaik untuk mendiagnosis dan mengatasi? Dan masih banyak lagi kristalisasi pertanyaan yang dapat ditulis sebagai akibat letupan friksi problematika tersebut. Ironisnya, pemerintah malah menjadikan persoalan pendidikan sebagai sebuah ‘proyek’, bahkan menempatkan dunia pendidikan sebagai ‘anak tiri’ dalam agenda reformasi dan proses pembangunan.

Hingga kini anggaran pendidikan masih sangat minim, 10,8% (versi pemerintah; 12,3%). Yang sangat ironis, karena keputusan uji materi MK atas RAPBN 2007 pada awal tahun 2007 menyebut, alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah per 2007 sebesar 10,8% jelas-jelas ‘bertentangan’ dengan UUD 1945 (constitusional failure), lebih karena belum sesuai amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan, anggaran pendidikan nasional minimal 20% dari APBN dan APBD.

Keputusan MK menunjukkan betapa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Jadi, ini seharusnya ditindaklanjuti pemerintah. Kini, paradigma reformasi dalam bidang pendidikan sangat urgen untuk diberlakukan. Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan pembangunan bangsa (education future investment) hingga menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar (unbargainingable position). Di sini, pengarusutamaan (mainstreaming) terkait pemenuhan hak (pemerataan) atas pendidikan menjadi sangat penting. Pasalnya, pemerataan pendidikan itulah yang sebenarnya jadi masalah utama dunia pendidikan, selain soal kualitas, efisiensi dan feed back kebermanfaatan pendidikan bagi proses pembangunan bangsa menuju bangsa yang beradab.
*) Pengasuh Yayasan Sanggar Pendidikan Desa, tinggal di Klaten.

Menangisi Nasib Buruh Indonesia

OLEH: EDY FIRMANSYAH*

Nasib suram masih menyelimuti kaum buruh Indonesia. Aksi unjuk rasa besar-besaran setiap memperingati hari Buruh Internasional 1 Mei merupakan isyarat bahwa beban kaum buruh kian berat. Pekerjaan berat yang dijalani kaum buruh tetap tidak mampu memenuhi apa yang menjadi standard kebutuhan hidup layak. Buktinya, pemenuhan atas tuntutan upah yang layak, pesangon, cuti hamil, kebebasan berserikat, tunjangan hari raya dan berbagai hak normatif lain masih sebatas wacana. Benar memang wacana tersebut hingga saat ini masih terus diperjuangkan. Tapi resiko perjuangan juga tidak kecil dan kadang terpahit, --pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Akibatnya, kaum buruh tetap berkubang dalam lumpur kemiskinan. Jika ukuran garis kemiskinan BPS 2005 Rp 135.000 per kapita per bulan, buruh Indonesia dengan upah rata-rata Rp 700.000 sampai Rp 800.000 sekarang, memang tidak termasuk miskin. Tapi karena setiap buruh menanggung rata-rata tiga anggota keluarga, meski tidak di bawah garis kemiskinan, tetap terkategori miskin. Belum ditambah mahalnya harga kebutuhan pokok. Jangan heran jika banyak buruh harus bertahan hidup di kawasan kumuh dengan standar kesehatan di bawah rata-rata, dan anak-anak putus sekolah adalah fenomena biasa. Semua itu demi menyeimbangkan pendapatan dengan biaya kebutuhan hidup keluarga.

Pemerintah sebenarnya tahu kehidupan miskin kaum buruh. Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah menaikkan derajat hidup kaum buruh, antara lain rencana mereformasi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sayangnya, langkah pemerintah justru mengarah pada keberpihakan pada investor (pemilik modal). Reformasi kebijakan ketenagakerjaan dikhawatirkan melahirkan pasar kerja fleksibel (labour market flexibility).

Kondisi ini jelas kian menguatkan posisi pengusaha dalam mengembangkan modal dengan biaya produksi dan upah murah. Hak-hak kaum buruh kian rentan. Pertama, sebab pemilik modal dengan mudah mengontrol dan mendepak tenaga kerja melalui skema kerja kontrak (outsourcing). Sistem ini tidak ada pilihan lain bagi kaum buruh untuk terus menghamba pada pemilik modal. Mereka harus pasrah dengan pemberian upah murah. Kedua, kebebasan berpikir dan berpendapat via unjuk rasa lambat laun mati, sebab buruh dihadapkan pada posisi dilematis. Jika melakukan demo hanya untuk menuntut kenaikan upah, pengusaha tidak akan segan-segan memutus kontrak. Biasnya dapur tidak mengepul lagi. Sebaliknya, jika buruh diam, penguasa kian ’liar’ mengambil kebijakan yang menyengsarakan para buruh.

Untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, buruh yang tidak berdaya menjadi korban yang paling mudah ditindas, untuk mencapai efisiensi atau daya saing perusahaan. Upah buruh murah juga jadi jualan menarik investasi asing ke sektor manufaktur di Indonesia. Hal serupa terjadi pada buruh tani yang menjadi korban kebijakan pemerintah yang menempatkan sektor pertanian tak lebih sebagai pengganjal (suplemen) sektor industri dan modern di perkotaan. Tampaknya cara itu cukup berhasil. Data yang dihimpun Sri Hartati Samhadi (Kompas, 2005) menunjukkan, angka kasus mogok jauh menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari 174 kasus (2001) menjadi 220 kasus (2002), 161 kasus (2003) dan 112 kasus (2004). Pun angka kehilangan jam kerja menurun dari 1.165,032 jam sepanjang tahun 2001 menjadi 769.142 jam (2002), 648.253 jam (2003) dan 497.780 jam (2004). Tetapi dibanding negara lain, masih tetap tinggi.

Siapa lagi yang diuntungkan dengan nasib buruh kian tertekan? Siapa lagi kalau bukan kaum politisi. Sebab jumlah buruh cukup banyak dan sangat berpotensi mendulang suara dalam pemilihan umum. Dari sekitar 95 juta tenaga kerja yang bekerja tahun 2005, 70,22 juta orang terkategori pekerja kerah biru, 24,73 juta orang pekerja kerah putih (andalkan kemampuan intelektual untuk mencari nafkah). Tidak perlu heran jika isu buruh sering dijadikan kendaraan politik baik jelang pemilu maupun pilkada. Di hadapan para politisi dan partai politik yang pragmatis, buruh lebih banyak diomongkan ketimbang diperjuangkan.

Menggantungkan harapan pada solusi pemerintah bisa dibilang keputusan sia-sia, tapi butuh kemandirian secara politis, bahwa kaum buruh perlu membangun jaringan di seluruh pabrik. Pasalnya, perlawanan buruh secara sektarian terbukti tidak cukup berhasil menaikkan derajat hidup. Semakin besar jaringan buruh yang dibangun, semakin kuat daya tawarnya terhadap penguasa dan pengusaha. Nasib buruh yang tragis bisa dijadikan isu bersama untuk menyatukan perjuangan buruh, dan bahkan, bergandengan tangan dengan partai politik progresif yang serius perjuangkan nasib buruh. Hanya, yang harus disadari, kesejahteran tidak akan turun dari langit, apalagi diberikan secara gratis!!!.

*) Peneliti pada IRSOD (Institute of Reaseach Social Politic and Democracy) Jakarta, tinggal di Madura.

Remaja Dan Ancaman Globalisasi

OLEH: KEN RATIH INDRI HAPSARI*

Seks bebas di kalangan remaja terus menggejala. Di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu, lagi ditemukan rekaman adegan sex sepasang remaja SMP dan tersebar luas via internet maupun HP para siswa. Rekaman hubungan seks luar nikah itu sebelumnya langsung direspon bupati setempat yang menganjurkan agar sekolah memeriksa keperawanan siswi SMU, dan hasilnya harus disampaikan kepada orang tua murid. Rencana itu langsung disambut protes keras masyarakat dan LSM perempuan. Pemeriksaan keperawanan yang –dipaksakan- sepihak sekolah merupakan tindakan pelanggaran HAM berat dan justru melecehkan perempuan serta membuat kondisi kejiwaan para siswi tertekan dan malu.

Giddens dalam Transformation of Intimacy mencatat, keterbukaan seksual tidak seluruhnya sama dengan pembebasan. Keterbukaan seksualitas belum tentu sebuah kondisi yang membebaskan, tapi lebih pada cerminan gaya hidup liberal yang dipengaruhi sistem ekonomi pasar bebas yang dikampanyekan secara halus via tanyangan televisi. Televisi layak diperhitungkan sebagai salah satu aktor yang bertanggung jawab, karena sebagai media yang secara intens dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Kaum remaja adalah kalangan yang paling banyak terkena imbas dari maraknya gaya hidup liberal. Kaum muda yang dalam fase pencarian jati diri akan mudah terbawa arus, terutama dengan kian menjamurnya tempat hiburan malam sebagai dunia hedon dan rawan pergaulan bebas. Juga gaya hidup yang diimitasi dari suguhan infotainment seputar kehidupan segelintir selebritis, yang gonta-ganti pasangan dan kawin cerai. Menurut Louis Althusser, seorang filsuf Prancis, media termasuk dalam kelompok institusi ideologis tertentu, selain sekolah dan lembaga keluarga. Sikap selalu ingin benar, sempurna dan dipuja merupakan karakter khas selebritis, meski dengan cara menjatuhkan dan melecehkan orang lain sekalipun.

Selain televisi, media cetak juga berperan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat. Media cetak sering kurang memperhatikan target konsumen via penjual dan distributor terutama majalah-majalah. Potret ini memudahkan remaja membeli bahan bacaan yang sebenarnya tidak sesuai tuntutan usia. Berbeda dengan kondisi di Amerika, batasan umur konsumen bacaan dikontrol ketat. Pada pemberitaan kriminal, misalnya, perempuan yang jadi korban menjadi suguhan di halaman utama dengan judul tercetak agak tebal. Misalnya, Janda Muda Imut-Imut Digagahi Sopir. Memperkosa sebagai tindakan asusila justru terdistorsi maknanya dengan kata-kata digagahi, seolah pelakunya adalah sosok yang kuat dan gagah, lalu kata janda dan imut-imut menempatkan perempuan seolah hanya objek. Pemberitaan seperti ini sekali tidak berpihak pada perempuan.

Dalam dunia perfilman tanah air, lagu yang dipolulerkan agen-agen industri musik secara kualitas merosot tajam. Mafia dunia entertain secara licik menancapkan kesadaran liberal, cuek dan pasif di tempurung kepala masyarakat, --terutama remaja-- Indonesia. Misalnya lirik lagu, ...hak manusia untuk berpesta.. ampuni aku DJ di tengah para wanita, judul lagu Ketahuan dan Salah, seolah-olah kebutuhan paling mendesak di dunia remaja adalah pacaran, perselingkuhan dan balas dendam. Pun Suny yang dinyanyikan Bunga Citra Lestari di mana perempuan dengan kerelaan hati mau saja dimadu, sama sekali tidak punya posisi tawar selain mengabdikan diri pada cinta buta.

Lirik lagu yang lemah dan keinginan selalu dicintai dan dipuja seperti artis menyebabkan pula narsisme kelompok di kalangan remaja. Semua itu ditandai maraknya geng, klub sepeda motor dan tawuran antar pelajar, selain ketertekanan pelajar menghadapi UN yang ditandai histeria massal. Perilaku pembebasan dari keterasaingan dan ketertekanan remaja selama ini belum memiliki wadah dan mekanisme sehat. Tentu bukan hal mustahil remaja Indonesia sehat jasmani dan rohani, kemenangan siswa-siswi di berbagai lomba olimpiade sains internasional adalah bukti konkrit, manusia bukan diciptakan untuk menjadi buruk, tidak memiliki potensi dan kecakapan.
*) Aktif di KIPAS (Komite Independen Perempuan dan Anak untuk Aksi Sosial) Jember.

Balada “Bangsa Inferior”

TEROPONG
OLEH: HIMAWAN KRISTIANTO*

MENCERMATI kondisi bangsa ini, rasa ngenes dan prihatin kian membuncah. Pasalnya, kian hari Indonesia semakin menjadi bangsa yang kian ‘inferior’ (rendah diri) saja. Betapa tidak. Bangsa ini agak tak berdaya dan seperti tak ada apa-apanya saat berhadapan dengan bangsa lain.

Akhir-akhir ini, banyak kasus yang mengindikasikan betapa inferiornya bangsa ini, dari kasus ‘pencekalan’ maskapai Indonesia yang terbang ke Eropa berikut pengumuman travel warning; macetnya program kesepakatan pertahanan (DCA) dengan Singapura hingga kasus pencurian pasir laut yang juga dilakukan Singapura untuk merampungkan program reklamasi pantai-pantai di ‘negara kecamatan’ itu.

Kasus lain, justru terus datang dari negeri serumpun, Malaysia. Setelah heboh dengan kasus penganiayaan oknum polisi Diraja Malaysia terhadap wasit karate Indonesia, menyusul kasus razia semena-mena disertai penganiayaan terhadap WNI oleh Milisi Sipil Malaysia (Rela). Ironisnya, kasus ini terjadi tak berselang lama pasca adanya kasus alat sadap yang melibatkan intelijen Malaysia, plus penyerobotan lagu Rasa Sayange (yang benar-benar, lagu daerah asal Maluku, milik Indonesia) mudah diklaim dan dijadikan lagu ikon pariwisata Malaysia, disusul klaim atas Reog Ponorogo. Belum lagi ragam kasus penganiayaan TKI yang berulang-ulang terjadi.

Tak dipungkiri, semua itu jelas menyentuh rasa emosional kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki harkat dan martabat sama seperti bangsa lain di dunia. Celakanya, terhadap berbagai perilaku angkuh dan sewenang-wenang yang lebih merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat bangsa Indonesia, yang bisa diperbuat bangsa sebesar Indonesia, hanyalah memendam emosi, --sebuah perilaku yang merupakan ciri khas dari sebuah bangsa yang ‘inferior’.

Dalam konteks anomali eksistensi sebuah bangsa, kasus pelecehan terhadap martabat bangsa, --seperti yang dilakukan beberapa negara atas Indonesia, seharusnya bisa menjadi otokritik dan atau sarana introspeksi, betapa bangsa ini amat ‘tak berdaya’ kala harus berhadapan dengan bangsa lain. Harus diakui, semua itu merupakan buah kesalahan kolektif kita sebagai bangsa dan masyarakat.

Hal ini kian diperparah ragam kondisi, perilaku dan kebiasaan buruk warga bangsa, terutama para elit politiknya. Betapa tidak. Di atas pentas, para politisi riuh membicarakan masalah power sharing (berbagi kekuasaan), profit sharing (berbagi laba), production sharing (berbagi usaha) dengan melupakan food sharing (berbagi makanan), opportunity sharing (berbagi kesempatan), apalagi wealth sharing (berbagi kemakmuran). Ironisnya, terhadap semua yang telah diperbuat itu, para poitisi terus ‘merasa benar’, meski jelas-jelas berada di jalan sesat!

Sementara realitas di tingkat ‘akar rumput’ menunjukkan, di negeri ini, kian hari kian sarat dengan keberingasan. Banalisme kekerasan dan anarkisme massa kian merebak. Yang juga sangat mengherankan, di negeri ini, hidup jujur juga terasa kian sulit. Hidup layak hanya mungkin bagi elite dengan penghasilan berskala internasional. Rakyat kian tertekan, dari ‘kemiskinan’ (poverty) menuju ‘kemelaratan’ (destitute). Kasus kelaparan dan gizi buruk melanda hampir di setiap kecamatan. Akhirnya, rakyat menuntut keadilan (di segala bidang) pun terjadi.

Dengan beragam kebiasaan buruk yang dibuat ini, seakan dianggap wajar jika kemudian dalam menghadapi berbagai tekanan, kesewenang-wenangan dan atau pelecehan dari negara lain, bangsa kita selalu ‘kehilangan’ nyali, --selalu merasa tak mampu, tak yakin dan tidak ada apa-apanya--, hingga terpaksa menurut, apapun yang diminta.

Tentu sebuah fenomena yang ironis, kala warga bangsa memiliki nyali yang besar dan emosi yang meledak-ledak, tapi sayangnya, nyali dan emosi bukan untuk membela kedaulatan dan eksistensi negara dan bangsa, melainkan malah dilampiaskan dan ditumpahkan kepada sesama warga Indonesia hanya karena soal-soal sepele. Terlebih jika nyali dan emosi ditunjukkan dengan berbagai tindakan anarkis dan sejenisnya.

Tiba giliran bangsa ini dilecehkan, direndahkan dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh bangsa lain, yang disuguhkan masyarakat bangsa ini sekadar olok-olok dan nyali ‘tempe gembus’—takut, tak berani unjuk gigi, untuk membela martabat bangsa.

Bangsa ini seharusnya mendidik dirinya untuk bisa maju, moncer, dan digdaya seperti halnya Malaysia, Jepang, Singapura dan sebagainya. Maju dalam pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta pertahanan. Sehingga ketika harus berhadapan dengan negara-negara lain, kepala kita tetap bisa tegak dan tengadah karena kita memang punya hak untuk tetap dihargai sebagai bangsa yang bermartabat.

Jadi, jika bangsa Indonesia hanya selalu memendam emosi, tak pernah mau, dan atau tak berani bersikap tegas terhadap perilaku bangsa lain yang merendahkan martabat bangsa, maka sampai kapanpun, bangsa ini hampir tak akan pernah bisa melepaskan diri dari atribut ketidakberdayaan dan keinferioran.
*) Mahasiswa Jurusan Teknik Penerbangan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) Yogyakarta

Agribisnis, Penggerak Ekonomi Nasional

OLEH: AGUS SALAM

Sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dalam beberapa tahun terakhir secara serius para pengusaha sebagai salah satu bisnis penyokong ekonomi di Indonesia. Sebuah bidikan yang paling realistis dan rasional? Semua bidang pembangunan tersebut sedang mengalami proses industrialisasi yang diawali modernisasi sistem dan usaha agribisnis.

Modernisasi sistem merupakan suatu kluster industri yang mencakup sektor pertanian, industri hulu-hilir pertanian (agro industri), perdagangan input, hasil pertanian dan sektor jasa lainnya. Mantan menteri Pertanian Prof Dr Ir Bungaran Siragih, M.Ec pernah menegaskan, peran dan kontribusi system agrobisnis sangat penting dalam perekonomian nasional, termasuk sektor yang banyak menyedot tenaga kerja. Sistem agrobisnis berada pada sebagian besar dunia usaha dari makro, rumah tangga, usaha kecil dan menengah.

Hal senada diungkap Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Deptan, Prof Dr Djoko Said Damardjati, MS. Menurut Prof Damardjati, peluang agribisnis sangat besar dan tetap menjanjikan. Hanya saja, perlu komitmen berbagai pihak untuk menumbuhkan investasi di sektor tersebut mengingat kendala investasi masih tetap berputar pada minimnya infrastruktur, faktor keamanan dan birokrasi. Artinya, perlu ada kepastian hukum dan keamanan bagi para investor yang mau terjun ke sektor ini.

Prof Damardjati menilai, modal, managemen pemasaran, perbaikan kualitas produk dan kerja sama hingga kini masih tetap menjadi masalah terbesar dan klasik bagi para petani untuk mengelola sektor agrobisnis secara lebih serius. Seruan Dirjen Deptan ini mendapat respon positif dari para stakeholder agribisnis dalam seminar nasional Prospek Bisnis Perunggasan Indonesia 2008 di Hotel Paninsula, Rabu (7/11).

Menurut Dewan Pakar Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Freddy Hadiwibowo, DMS, sektor agribisnis merupakan kunci dari bergeraknya perekonomian bangsa Indonesia. ’’Saya yakin tahun 2008 dunia agribisnis lebih maju sejalan dengan proyeksi pemerintah yang menyatakan bertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008 sebesar 6.8 persen. Jadi agribisnis Indonesia tetap miliki peran trategis dalam pembangunan nasional,’’ tandas Hadiwibodo.

Mengutib World Development Report (WDR), Hadiwibowo menyatakan, pada priode 1995-2003, pertanian menyumbang rata-rata 7% terhadap pertumbuhan PDB di negara berkembang seperti Indonesia, India dan Thailand. Padahal sektor tersebut mencakup sekitar 13% perekonomian dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja.

Dalam laporan terbaru Bank Pembangunan Dunia (World Development Bank) bertajuk Agricuture For Development (Pertanian Untuk Pembangunan) di Washington DC per 20 Oktober 2007 yang memasang target bahwa terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2015 tidak akan tercapai bila sektor pertanian dan pedesaan terabaikan.

Jakarta Serius Menanam Buah-Buahan

OLEH: AGUS SALAM

Jakarta Ijo Royo-royo merupakan dedicated program mantan Gubernur Sutiyoso. Diramu sedemikian rupa oleh Ir Maurits Napitupulu untuk menjadikan kota Jakarta seperti Singapura, yang diawali dengan menanam buah-buahan secara serempak di lima wilayah Kodya Jakarta. Hingga kini, program itu masih terus digenjot. ‘’Saya berharap melalui program ini akan tercipta Jakarta yang hijau, teduh dan nyaman sesuai visi kami, terwujudnya pertanian dan kehutanan perkotaan yang berbasis agribisnis, berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.

Menurut Napitupulu, dalam era liberalisasi perdagangan, para petani dan produsen yang masih tradisional, kini berhadapan dengan produk pesaing dari luar negeri yang dikelola dengan teknologi modern. Upaya tersebut telah memicu terjadinya peningkatan persaingan usaha di bidang pemasaran. Karena itu, diperlukan strategi bersaing yang efektif untuk melakukan penetrasi pasar dan dapat dijadikan acuan bagi para petani serta pelaku usaha agribisnis mempertahankan pasar yang sudah ada plus meraih pangsa pasar yang lebih besar. ‘’Secara tidak langsung menuntut berbagai keunggulan yang lebih menguntungkan dari pesaing seperti lebih bermutu, lebih murah, lebih cepat, lebih mudah didapat dan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha,’’ tegasnya.

Karena itu keberadaan klinik agribisnis untuk mendukung kelancaran usaha para pelaku agribisnis di se-antero DKI Jakarta menjadi salah satu program terpenting dan strategis, karena Jakarta merupakan pusat konsumen dan pasar besar bagi produk pertanian domestik maupun impor.

Pemenuhan kebutuhan konsumen akan produk agribisnis, secara umum menuntut persyaratan teknis (kuantitas dan kualitas standar), aspek ekonomi (nilai tambah dan daya saing). ‘’Klinik agribisnis DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi jalingan kerja sama informasi teknologi antar wilayah dan propinsi di Indonesia. Kami juga melakukan pameran untuk mengangkat citra produk pertanian, perikanan dan kehutanan dari dinas dan instansi terkait di Pemprop DKI Jakarta, Mitra Praja Utama baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota se-Indonesia. Juga pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, industri pengolahan produk pertanian, pelaku usaha distribusi dan perdagangan produkk pertanian, produsen atau distributor peralatan dan sarana produksi pertanian setiap tahun, dan lembaga terkait lain setiap tahun, ‘’ tambah Napitupulu.

Jatim Bangun Terminal Pertanian Agrobisnis

OLEH: WURI WIGUNANINGSIH

Meskipun mayoritas masyarakat Jawa Timur (Jatim) terjun dalam bidang pertanian, namun aneka produk pertanian yang dihasilkan belum mampu bersaing di pasaran. Hal ini dipicu oleh minimnya pemanfaatan teknologi secara optimal. Melihat fenomena ini, pemerintah Jatim menciptakan sistim pelatihan bidang pertanian bernuansa agrobis dengan membangun empat subterminal agrobisnis di Lamongan, Madiun, Probolinggo dan Malang.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Cipto Budiono menjelaskan, tujuan pembangunan empat terminal agrobisnis tersebut, untuk memperpendek mata rantai perdagangan produk dari petani ke pasar. Dengan begitu, harga yang didapat petani diharapkan lebih tinggi dan lebih baik karena petani bisa menjual langsung tanpa perantara. Ke-empat terminal agrobis itu juga dijadikan tempat informasi pelatihan dan pasar bagi petani yang bergerak di bidang agrobisnis.

Soal dana, per satu terminal agrobis dipatok Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar. Hanya saja, dana ditanggung bersama oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Pemkab (Pemkot) dan Departemen Perdagangan. Pemkab (Pemkot) hanya menyediakan lahan seluas 3 hektar, di luar bangunan pasar.

Pemilihan lokasi pasar didasarkan pada letak yang strategis dan komoditas yang dihasilkan. Subterminal agrobisnis disiapkan bagi komoditas hortikultura dan palawija, Madiun jadi pusat penjualan beras, Probolinggo jadi pusat penjualan bawang merah dan Malang sebagai pusat penjualan buah-buahan.

Di Lamongan, rinci Budiono, subterminal agrobisnis dibangun di Kecamatan Babat. Daerah itu merupakan jalur pertemuan beberapa daerah seperti Jombang, Bojonegoro dan Tuban. Dengan demikian, aneka produk hortikultura dari keempat daerah bisa terkumpul untuk mengakses pasar di luar Jatim seperti Jakarta, Jabar dan Bali.

Untuk menyebarkan informasi tentang hasil bumi di Jatim, Pemda juga rajin mengikuti expo pertanian yang digelar di Indonesia. Konon, yang intensif bakal digarap lebih serius adalah sektor makanan olahan yang mampu menarik investor dan miliki peluang pasar hingga luar negeri.

Jagung NTB Siap Lewati Gorontalo

*Bali Belum Serius

Jagung merupakan salah satu komoditi agribisnis di NTB yang mampu memagnet para petani dan pengusaha untuk digarap lebih serius. Tidak heran bila pemerintah menyambut baik kemauan sejumlah pengusaha yang sudah bermitra dengan petani terkait komoditi andalan kedua setelah beras.

Konon, produksi jagung NTB jauh lebih banyak disbanding jagung yang dikembangkan di Gorontalo. Kadis Pertanian NTB, Dr Ir Masyhur, MS menyebut, yang mendorong daerah sejuta mesjid itu menggenjot tanaman jagung secara besar-besaran karena areal tanaman jagung seluas 39 ribu hektar, sedangkan di Gorontalo baru ekitar 34 ribu hektar

Bedanya, pengembangan komoditi jagung di Gorontalo tidak begitu sulit karena Gubernur Fadel Muhammad merupakan seorang pengusaha sukses yang berwawasan bisnis. Meski begitu, NTT tetap berobsesi untuk memenuhi program 1 juta ton jagung pada tahun 2008. Setiap tahun, Indonesia masih impor jagung 1,2-1,6 juta ton.

Pemerintah sendiri mendukung petani dengan memberi benih dan modal. Hingga kini, benih jagung yang sudah ditanam terdiri dari SD 6, SD 7, Bisi 2, Bisi 19, NK 22 dan NK 33. Meski Cina sendiri miliki benih jagung unggul, namun NTB belum bisa ingin memberikan kepada petani, kecuali sebatas benih percontohan, dan alokasi multi lokasi, baru dilepas setelah ada keputusan Menteri Pertanian.

“Mudah-mudahan industri benih jagung ada di Pulau Lombok, sehingga tidak lagi didatangkan benih dari luar daerah, tapi benih asal NTB yang layak dikirim ke luar daerah,” ujarnya. Di Lombok Barat, dari lahan seluas 25.569 hektar, yang baru ditanami jagung hanya 6.260 hektar, dengan rincian 700 hektar jagung komposit dan 556 jagung hibrida.

Bali Belum Serius

Guna mendukung tetap melubernya kunjungan wisatawan ke Bali, pertanian dipercaya sebagai salah satu sektor penyokong untuk menggaet wisatawan dalam dan luar negeri. Suport pemberdayaan sektor pertanian menjadi sebuah obyek wisata agro berbasis komoditi unggulan perkebunan di Bali, Dnas Perkebunan, Pariwisata, Bapeda, Biro Hukum, BPTP, ASITA dan akademisi sudah lama menggagasnya.

Apalagi Bali sendiri miliki komoditi unggulan berupa kopi (robusta dan arabica), kakao, mete, kelapa, panili dan cengkeh yang siap terintegrasi sebagai wisata agro andalan. “Kita baru merintis agrowisata di Tabanan dan Kintamani,” ungkap Angsriawan, Kasubdin Program Disbun Bali.

Meski begitu, celah ini masih dihadang aneka masalah. Setiap wilayah terbatas pada jumlah potensi yang ada, dan pemerintah terkesan belum seirama. “Wisata agro ini belum digarap serius oleh Bali meski ada kabupaten yang sudah miliki objek,” tambah I Gede Martha K, Kasubdin Humas Disbun Bali.

Wisata agro muncul dari surat keputusan bersama Menteri Pariwisata dan Menteri Pertanian terkait peluang diversivikasi usaha. Tiga lokasi yang telah dikembangkan menjadi agrowisata adalah kopi Arabica di Subak Abian Kertawaringin Mabi Desa Belantih Kintamani Bangli, kakao dan kelapa di Subak Abian Batu Jambul Munduk Pakel Desa Gadungan Tabanan serta kopi robusta di Subak Abian Buana Manik Sari Desa Belatungan Tabanan. (Roro S/Hernawardi)

Wianta Lelang Lukisan Untuk Gereja

OLEH: DIDIK PUWANTO

Kegelisahan dan rasa tidak pernah puas selalu menghantui manusia. Warna-warni hidup tidak hanya diwujudkan dengan penyesalan terhadap nasib. Karena nasib seseorang bisa berubah seiring dengan perjuangan manusia tersebut mengejar impian. Begitu juga dengan Sang Maestro Lukisan, Made Wianta yang galau tidak dapat menahan perasaan seninya. Perupa kelahiran Apuan, Tabanan, 20 Desember 1949 tersebut mengekspresikan perasaan dan kegundahan hati melalui goresan kuas dan bait-bait puisi bukan hanya untuk kepuasan diri melainkan untuk membantu sesama umat.

Terkait dengan kegiatan konser penggalangan dana Malam Sejuta Kasih yang digelar di Sanur Paradise Plaza Hotel, Sabtu (3/11), alumni ASRI Jogjakarta tahun 1974 ini menyumbangkan enam karya untuk dilelang dan dijual. Hasil lelang akan disumbangkan untuk perluasan Gereja Maria Bunda Segala Bangsa (MBSB) yang berada di Kompleks Puja Mandala, Kampial, Nusa Dua, Bali. ”Sumbangan tersebut hanya sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ibadah kepada sesama umat,” ungkap Wianta yang pernah menyumbang untuk pembangunan Gereja St Fransiskus Xaverius di Kuta, perangkat pengeras suara sebuah masjid di Praya, Lombok Timur, pameran akbar penggalian dana pembangunan masjid di Bali serta menyumbang untuk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) melalui pameran amal di Jakarta.

Perluasan gereja tersebut merupakan keinginan almarhum Mgr Dr Benyamin Yosef Bria, Pr yang ketika itu menjadi Uskup Denpasar (Bali-NTB). Upaya ini diwujudkan dengan melakukan penggalian dana di antaranya melelang lukisan karya Wianta dan pertunjukan konser bersama Nugie, Tri Utami, Kia AFI, Keke, Glandys, Leo, Nyong Anggoman, Jampiro Band, Maestro dan Hanggar demi kesuksesan acara untuk memerluas area gereja di komplek tempat ibadah lima agama yang diresmikan era Presiden Suharto tersebut. ”Saya berharap partisipasi masyarakat luas demi kesuksesan acara penggalangan dana tersebut. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kedermawanan Made Wianta yang peduli terhadap masalah sosial dan kemanusiaan,” tutur Ketua Panitia Malam Sejuta Kasih Sebastianus Adi Kurniawan.

Kepedulian Wianta terhadap masalah sosial dan kemanusiaan pernah diwujudkan dengan menyumbang sekitar 25 lukisan dalam pameran di Fort Mason Center San Fransisco untuk membantu penelitian AIDS di Asia Tenggara (1993) dan pameran amal untuk gempa Flores, pengungsi Timor Timur, musibah tanah longsor, korban bom Bali dan masyarakat daerah tertinggal di Bali.

Perupa yang pernah meluncurkan kumpulan puisi Korek Api Membakar Almari Es ini menuangkan dalam karya seni instalasi dan pertunjukan seperti Art and Peace (1999), instalasi Dreamland saat tragedi bom Bali, Bienale ke-50 di Venezia (2003), pameran amal di Italia saat peringatan 60 tahun Ferari, Juni 2007 yang hasilnya disumbangkan untuk Unicef, PBB.