Jakarta Dikepung 45 Kawasan Kumuh

OLEH: AGUS SALAM

Sungguh sebuah ironi, Jakarta ibukota Republik Indonesia kini dikepung 45 kawasan kumuh. Dengan kata lain, kantong-kantong kemiskinan terpampang kasat mata di sekeliling istana negara.
Kawasan kumuh dan padat (data tahun 2000 DKI Jakarta) mencapai lebih dari 15.000 hektar. Dengan asumsi tingkat kepadatan penduduknya 300-500 jiwa per hektar, maka jumlah penduduk 4,5 juta-7,5 juta. Jakarta tak ubahnya seperti kampung besar yang makin sumpek, dengan penyakit sosial yang kian beragam. Jika masuk gang-gang yang ada di Jakarta, suasana rumah tak tertata rapih, sampah berserakan, selokan penuh dengan comberan berwarna coklat kehitaman, bau busuk pun tak terhindarkan. Suasana ini menjadi pemandangan sehari- hari di pemukiman padat, dan yang pasti sangat kumuh.
Pertumbuhan kawasan kumuh ibarat jamur di musim hujan. Hari ini diberantas, besok tumbuh lagi. Hari ini ditertibkan, besok lusa berdiri lagi gubuk-gubuk liar. Pengertian permukiman kumuh ada dua, yaitu perkampungan yang memang kumuh namun sah sebagai permukiman sehingga tidak bisa digusur begitu saja. Dan wilayah kumuh yang menempati pemukiman liar. Yang perlu ditangani adalah permukiman liar yang menempati lahan yang seharusnya tidak untuk permukiman.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sutiyoso menyatakan, peremajaan kawasan kumuh melalui pembangunan rumah susun (rusun) di wilayahnya saat ini sangat diprioritaskan. ''Namun persoalan lain yang menambah sesak ruang Jakarta adalah peningkatan pemukiman penduduk yang tidak terencana akibat pertambahan penduduk dan kemiskinan. Luas kawasan kumuh di Jakarta saat ini, lebih dari 15.000 hektar. Terdapat 45 kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan. Ini suatu ironi yang membuat Jakarta kelewatan urban,'' katanya.
Kalau diamati seperti diungkap pakar tata kota, Irsal Chaniago, pemadatan kota menjadikan lanskap Jakarta sangat kontradiktif dan mencolok antara ekonomi formal versus informal, mal modern yang subur versus pasar tradisional yang mati, permukiman elite yang eksklusif versus kawasan kumuh yang menjamur, kendaraan pribadi yang bertambah versus minimnya angkutan umum. Wajah kota terjebak bermuka ganda, tersekat dan kontradiktif yang menyimpan keresahan, ketegangan, ketidakpercayaan, dan ketidakamanan.
Bahkan terkesan menimbulkan citra kesenjangan yang semakin jauh. Padahal, DKI telah melakukan pembangunan rumah susun sederhana di berbagai lokasi walau masih dinilai belum memadai. Tentunya semua berharap, kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan cerminan bangsa sehingga menjadi kewajiban semua pihak, termasuk instansi pemerintah pusat atau departemen-departemen terkait, harus ikut mencarikan solusinya dalam mengatasi beban kependudukan yang memberatkan daya dukung lahan Ibukota Negara yang semakin sempit, sumpek, dan pengap.
Karena itu, ajakan Gubernur Sutiyoso untuk berdialog dengan semua unsur instansi pusat dan tokoh masyarakat guna mencari jalan keluar terhadap problem keterbatasan lahan Jakarta patut direspon, dengan melepaskan sikap pandang ego sektoral secara bersama oleh instansi terkait.