Pejabat Tidak Serius, Mundur

OLEH: HERNAWARDI

Kemiskinan di daerah selalu menarik untuk didiskusikan, di tengah persoalan kebangsaan yang kian pelik. Apalagi tingkat kemiskinan terus bertambah, bukannya berkurang sesuai harapan. Program BLT ataupun Raskin yang digulirkan tidak sanggup meredam angka kemiskinan yang membengkak.
Di NTB, gairah pengentasan kemiskinan bukan saja menjadi desakan koalisi LSM maupun good will legislatif, tetapi juga menjadi perhatian Wagub NTB, HB Thamrin Rayes. Ia meminta para kepala dinas/instansi lingkup Pemprov NTB yang tidak serius menjalankan program pengentasan kemiskinan lebih baik mundur dari jabatannya.
Jumlah penduduk miskin di NTB mencapai lebih dari 1 juta jiwa dari total penduduk 4,1 juta jiwa. Indikatornya berdasarkan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2006 lalu. Karena itu beberapa waktu lalu, ketika budget anggaran tengah dibahas DPRD NTB, koalisi LSM yang menamakan diri Suara NTB melakukan aksi di DPRD NTB. Mereka mendesak DPRD NTB memperbesar anggaran pengentasan kemiskinan. Ada tiga sektor yang harus menjadi sasaran APBD 2007 yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, belanja kesehatan dan belanja sarana umum.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyebutkan dalam tiga tahun terakhir jumlah warga miskin di NTB cendrung mengalami peningkatan. Data warga miskin pada tahun 2004 sebanyak 1.031.600 jiwa lalu meningkat 1.033.348 jiwa di tahun 2005, sedangkan pada 2006 naik menjadi 1.126.672 jiwa.
Menurut Kepala BPS NTB, Martanius, M,S.E, peningkatan jumlah warga miskin disebabkan karena pengangguran, lapangan kerja yang terbatas dan faktor ekonomi. Selain itu, daya beli masyarakat yang menurun karena tingginya laju inflasi akibat kenaikan harga BBM. Walaupun ada program subsidi langsung tunai (SLT) untuk warga miskin, namun tak dapat berbuat banyak mengurangi jumlah warga miskin.
"Dari sisi persentasi yang paling kecil jumlah rumah tangga miskin di Kota Mataram 26,39 persen dari rumah tangga yang ada. Kota Bima 31,43 persen dan paling tinggi rumah tangga miskin adalah Kabupaten Dompu 59,50 persen dari rumah tangga yang ada. Jadi, lebih dari separo rumah tangga di Dompu miskin," jelas Martanius.
Lanjut Martanius, untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ada 9.739 rumah tangga miskin dari jumlah 24.797 rumah tangga yang ada. Untuk kabupaten Lombok Timur tercatat 145.767 rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga yang ada sebanyak 356.745 buah atau 40,86 persen rumah tangga miskin.
Ia menjelaskan, teori ekonomi makro menyebutkan, untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan dengan upaya membuka lapangan kerja baru oleh pemerintah. Hal ini kembali kepada pemkab/pemkot, apa upaya mereka dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, agar jumlah warga miskin yang ada bisa dikurangi. Pemprov NTB sendiri mencanangkan gerakan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih dikenal dengan istilah Gerbang Emas Membangun Desa.
Kesetaraan Gender
Direktur LSM Mitra Samya, Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi NTB, I Nyoman Oka menilai konsep penanggulangan dan pengentasan kemiskinan kini terkait masalah pengembangan kesetaraan gender. Karena kemiskinan juga menimpa kaum perempuan. Ketrampilan, pola pikir dan wawasan perempuan di daerah pedesaan harus diberdayakan agar perempuan lebih berani dan mudah mendapatkan informasi yang memberikan mereka peluang memperbaiki taraf hidupnya. Selama ini, kaum perempuan jarang dilibatkan dalam setiap kegiatan, apalagi dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah harus bersinergis dengan kalangan akademisi, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia menilai selama ini pemerintah dan DPRD tidak pernah melihat kondisi sebenarnya kemiskinan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. ‘’Semua elemen harus secara bijak bisa melihat ke bawah, bila perlu dewan harus turun. Pemerintah perlu memberikan pengetahuan tambahan, keterampilan atau kursus kepada penyandang kemiskinan, agar segala potensi sumber daya lokal masyarakat setempat bisa dilatih. Dengan demikian mereka bisa lebih giat bekerja untuk keluar dari belenggu kemiskinan,’’ ungkapnya.
I Nyoman Oka menganjurkan perlu dibuat sebuah strategi untuk mengajak rakyat miskin berbicara tentang kemiskinannya dan hak-hak mereka sebagai warga negara. “Kalau di daerah komitmen politiknya maunya cepat, namun mengabaikan proses. Proses dimaksud, bagaimana si miskin bisa diajak apa yang dibutuhkan sebenarnya,” katanya.
Menyangkut data kemiskinan, menurut aktivis LLP3ES ini, selama ini belum ada data yang seragam dan realistis. Negara memang peduli pada masyarakat miskin, namun masih pada level perlindungan, pemenuhan dan penghormatan. “Berapa uang yang dihabiskan melalui program Raskin, BLT dan sebagainya. Tapi apakah pernah kita mendengar orang miskin jika berbicara didengar dan diperhatikan. Ini yang kita rasa belum dilakukan. Kalau kita peduli pada orang miskin, hormatilah hak perlindungannya yang masih kurang,’’ tambahnya.
Nyoman Oka berharap agar pemerintah, DPRD, LSM dan seluruh komponen masyarakat lainnya tetap komit untuk mulai mengajak masyarakat mengambil keputusan, bersama mengatur strategi yang bisa dilakukan untuk jangka panjang. “Strategi itu kita jadikan dasar strategi daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang diimpelentasikan melalui skema perencanaan dan melibatkan semua pihak,’’ tandasnya.