OPSI
Oleh: Supadiyanto*
Kini Orde Reformasi genap berusia sembilan tahun. Hal ini ditandai dengan lengsernya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam. Orde Reformasi merupakan tonggak sejarah bagi keterbangkitan nasional dalam memberantas rezim pemerintahan yang sarat kesewenang-wenangan.
Sayang, Orde Reformasi tidak mampu merealisasikan cita-cita luhur agenda reformasi. Makin banyak praktek penyelenggaraan aparatur negara yang telah menyimpang jauh dari koridor hukum. Justru skandal KKN kian mengganas. Jumlah pejabat negara yang terlibat dalam skandal korupsi itu, tak saja membelit para menteri, pejabat DPR, gubernur dan birokrat di bawahnya. Namun kasus KKN telah menyebar luas hingga pada tatanan pranata sosial terkecil. Dua departemen yang diharapkan publik bisa menjadi pencerdas intelektualitas sekaligus moralitas bangsa, Depag dan Depdiknas tak luput dari kejahatan moralitas bernama korupsi itu.
Orde Reformasi telah gagal dalam menjalankan misi penegakan NKRI. Amanat rakyat yang dulu pernah dipikulkan pada pundak Orde Reformasi telah disalahgunakan oleh masing-masing pejabat guna mempertebal kantong mereka pribadi. Idealnya, kini negeri religius ini membutuhkan paradigma pencerahan. Negeri ini memerlukan sebuah sentuhan cerdas dalam menyegarkan kembali roh reformasi ---yang kini semakin kehilangan orientasi (disorientasi).
Hadirnya Orde Rasionalisasi yang mengedepankan pada aspek pemaksimalan pemakaian akal sehat dan kemurnian hati nurani dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri berpenghuni 210 juta jiwa ini --diharap bisa memberikan pencerahan pada gaya pemerintahan sebelumnya-- yang cenderung koruptif.
Orde Lama yang mendewakan genre kultusisme dan Orde Baru yang cenderung otoriteristik, sedang Orde Reformasi yang koruptif nan manipulatif; sudah tak relevan lagi bagi perealisasian terwujudnya masyarakat madani. Dengan Orde Rasionalisasi itu, kiranya bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada tiga rezim sebelumnya. Dengan lain kata, Orde Rasionalisasi menjadi penyempurnaan atas kredo Orde Lama-Orde Baru-Orde Reformasi.
Acap kali kita terjebak melakukan pandangan miring pada pencapaian keberhasilan yang telah digapai oleh masing-masing rezim sebelumnya. Padahal, setiap rezim memiliki prestasi bagus sebagai “nilai plus“ pemerintahan tersebut. Meski begitu, tak menututup kemungkinan, setiap rezim melahirkan kejahatan birokratis sebagai kelemahan dan kekurangan rezim itu. Idealnya, dengan mengkomparasikan segala kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada setiap rezim, bisa melahirkan rezim baru yang lebih mencerdaskan. Seperti halnya impian melahirkan Orde Rasionalisasi ini. Kita semua berekspektasi segera terlahir paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan pada kepentingan rakyat kecil.
Menganalisa kegagalan Orde Reformasi, terkhusus duet pemerintahan SBY-JK dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, akibat maraknya praktek KKN dalam tubuh birokrasi dan kelemahan penegakan hukum. Akibat jauhnya, hingga sekarang tingkat kesejahteraan rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok lain masih tampak timpang.
Di bidang peningkatan mutu pendidikan nasional misalkan, biaya pendidikan tetap mahal. Belum lagi diperparah dengan pembenahan kualitas kurikulum pendidikan yang kian meragukan. Pada lini lain, pengangguran intelektual semakin mengkhawatirkan. Memutar perhatian pada pelayanan pemerintah bidang pangan, harga sembako kian melambung juga. Realitas ini terjadi pada saat ini, harga jual minyak goreng melambung tinggi. Sebuah prestasi terburuk yang pernah dicapai duet pemerintahan SBY dan JK. Semoga segera terlahir pemerintahan berparadigma baru yang berpretensi pada munculnya Orde Rasionalisasi.
*) Peneliti muda pada ICRC Yogyakarta, Mahasiswa FMIPA UNY dan Dakwah Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Oleh: Supadiyanto*
Kini Orde Reformasi genap berusia sembilan tahun. Hal ini ditandai dengan lengsernya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam. Orde Reformasi merupakan tonggak sejarah bagi keterbangkitan nasional dalam memberantas rezim pemerintahan yang sarat kesewenang-wenangan.
Sayang, Orde Reformasi tidak mampu merealisasikan cita-cita luhur agenda reformasi. Makin banyak praktek penyelenggaraan aparatur negara yang telah menyimpang jauh dari koridor hukum. Justru skandal KKN kian mengganas. Jumlah pejabat negara yang terlibat dalam skandal korupsi itu, tak saja membelit para menteri, pejabat DPR, gubernur dan birokrat di bawahnya. Namun kasus KKN telah menyebar luas hingga pada tatanan pranata sosial terkecil. Dua departemen yang diharapkan publik bisa menjadi pencerdas intelektualitas sekaligus moralitas bangsa, Depag dan Depdiknas tak luput dari kejahatan moralitas bernama korupsi itu.
Orde Reformasi telah gagal dalam menjalankan misi penegakan NKRI. Amanat rakyat yang dulu pernah dipikulkan pada pundak Orde Reformasi telah disalahgunakan oleh masing-masing pejabat guna mempertebal kantong mereka pribadi. Idealnya, kini negeri religius ini membutuhkan paradigma pencerahan. Negeri ini memerlukan sebuah sentuhan cerdas dalam menyegarkan kembali roh reformasi ---yang kini semakin kehilangan orientasi (disorientasi).
Hadirnya Orde Rasionalisasi yang mengedepankan pada aspek pemaksimalan pemakaian akal sehat dan kemurnian hati nurani dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri berpenghuni 210 juta jiwa ini --diharap bisa memberikan pencerahan pada gaya pemerintahan sebelumnya-- yang cenderung koruptif.
Orde Lama yang mendewakan genre kultusisme dan Orde Baru yang cenderung otoriteristik, sedang Orde Reformasi yang koruptif nan manipulatif; sudah tak relevan lagi bagi perealisasian terwujudnya masyarakat madani. Dengan Orde Rasionalisasi itu, kiranya bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada tiga rezim sebelumnya. Dengan lain kata, Orde Rasionalisasi menjadi penyempurnaan atas kredo Orde Lama-Orde Baru-Orde Reformasi.
Acap kali kita terjebak melakukan pandangan miring pada pencapaian keberhasilan yang telah digapai oleh masing-masing rezim sebelumnya. Padahal, setiap rezim memiliki prestasi bagus sebagai “nilai plus“ pemerintahan tersebut. Meski begitu, tak menututup kemungkinan, setiap rezim melahirkan kejahatan birokratis sebagai kelemahan dan kekurangan rezim itu. Idealnya, dengan mengkomparasikan segala kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada setiap rezim, bisa melahirkan rezim baru yang lebih mencerdaskan. Seperti halnya impian melahirkan Orde Rasionalisasi ini. Kita semua berekspektasi segera terlahir paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan pada kepentingan rakyat kecil.
Menganalisa kegagalan Orde Reformasi, terkhusus duet pemerintahan SBY-JK dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, akibat maraknya praktek KKN dalam tubuh birokrasi dan kelemahan penegakan hukum. Akibat jauhnya, hingga sekarang tingkat kesejahteraan rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok lain masih tampak timpang.
Di bidang peningkatan mutu pendidikan nasional misalkan, biaya pendidikan tetap mahal. Belum lagi diperparah dengan pembenahan kualitas kurikulum pendidikan yang kian meragukan. Pada lini lain, pengangguran intelektual semakin mengkhawatirkan. Memutar perhatian pada pelayanan pemerintah bidang pangan, harga sembako kian melambung juga. Realitas ini terjadi pada saat ini, harga jual minyak goreng melambung tinggi. Sebuah prestasi terburuk yang pernah dicapai duet pemerintahan SBY dan JK. Semoga segera terlahir pemerintahan berparadigma baru yang berpretensi pada munculnya Orde Rasionalisasi.
*) Peneliti muda pada ICRC Yogyakarta, Mahasiswa FMIPA UNY dan Dakwah Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar