OLEH: DIDIK PURWANTO
Krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997, tragedi bom Bali I tahun 2002 dan bom Bali II tahun 2005 memberi dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Bali yang banyak bertumpu dari keberhasilan bisnis pariwisata. Kedatangan wisatawan asing yang terus menurun setiap tahun, tidak saja berdampak buruk pada kondisi makro ekonomi tetapi juga sudah merangsek jauh ke sektor riil seperti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sekalipun belum sampai mati berdiri alias tinggal papan nama.
Meski begitu, secara nasional UKM di Indonesia dihadang kerikil tajam nan serius yang bernama produktivitas tenaga kerja, manajemen, permodalan, pengadaan barang dan pemasaran produk. Terkait tenaga kerja, UKM tidak sebatas membutuhkan SDM berkualitas pendidikan tinggi, tetapi justru tumbuh dan berkembang dari tenaga kerja yang berpendidikan rendah. ‘’Di sinilah peran pemerintah memberikan sentuhan pengetahuan kewirausahaan agar mampu mandiri dalam pemecahan pengembangan usahanya,” tegas Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Kadis Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar saat Bedah Bisnis Untuk Pengembangan UKM Bali bersama BenchMark Management, Jumat (23/2).
Stimulus yang diberikan Pemkot Denpasar adalah membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) dengan kredit maksimum Rp 50 juta. “Dana tersebut dapat diakses jika pengusaha tergabung dengan koperasi, tidak boleh perseorangan,” sebut Rai yang pernah menjadi penyiar radio anak muda, Cassanova Denpasar ini.
Di samping LPKD, Pemkot Denpasar melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah menggulirkan dana Rp 2,8 milyar kepada 51 koperasi dan 700 UKM per 27 Desember 2006. Dana itu dapat diakses maksimal pinjaman Rp 300 juta dengan dikenakan bunga 6% per tahun dengan agunan senilai yang dipinjam dan dapat diakses di Bank Nasional Indonesia (BNI) serta bunga 13,5% per tahun tanpa agunan yang dapat diakses via Bank Pembangunan Daerah Bali.
Begitu juga dengan Walikota Denpasar yang sudah mencanangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat per 23 Februari 2006 dan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar No 188.45/64/HK/2006 pada 4 April 2006.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dibentuk pemerintah sebagai intermediasi antara BPR, koperasi dan bank, sudah menyiapkan dana Rp 150 milyar untukBali . “Untuk mengaksesnya ada dua golongan yaitu golongan mikro dengan maksimal pinjaman 50 juta dan golongan makro dengan maksimal pinjaman 500 juta,” tegas Nyoman Wijana, Kacab PT PNM Bali.
Sejak tahun 2004, perkembangan jumlah koperasi dan UKM di Denpasar meningkat 6,31% dengan total asset Rp 277.692.936,920 (meningkat 154,82%). Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali menyebut, sampai tahun 2006 ada 73.487 unit UKM Bali yang tersebar di 8 kabupaten dan kota Denpasar. Dan Kabupaten Gianyar, justru paling banyak miliki UKM yakni 21.881 unit usaha, dan paling sedikit 2.901 unit usaha tersebar di wilayah Kota Denpasar.
Krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997, tragedi bom Bali I tahun 2002 dan bom Bali II tahun 2005 memberi dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Bali yang banyak bertumpu dari keberhasilan bisnis pariwisata. Kedatangan wisatawan asing yang terus menurun setiap tahun, tidak saja berdampak buruk pada kondisi makro ekonomi tetapi juga sudah merangsek jauh ke sektor riil seperti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sekalipun belum sampai mati berdiri alias tinggal papan nama.
Meski begitu, secara nasional UKM di Indonesia dihadang kerikil tajam nan serius yang bernama produktivitas tenaga kerja, manajemen, permodalan, pengadaan barang dan pemasaran produk. Terkait tenaga kerja, UKM tidak sebatas membutuhkan SDM berkualitas pendidikan tinggi, tetapi justru tumbuh dan berkembang dari tenaga kerja yang berpendidikan rendah. ‘’Di sinilah peran pemerintah memberikan sentuhan pengetahuan kewirausahaan agar mampu mandiri dalam pemecahan pengembangan usahanya,” tegas Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Kadis Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar saat Bedah Bisnis Untuk Pengembangan UKM Bali bersama BenchMark Management, Jumat (23/2).
Stimulus yang diberikan Pemkot Denpasar adalah membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) dengan kredit maksimum Rp 50 juta. “Dana tersebut dapat diakses jika pengusaha tergabung dengan koperasi, tidak boleh perseorangan,” sebut Rai yang pernah menjadi penyiar radio anak muda, Cassanova Denpasar ini.
Di samping LPKD, Pemkot Denpasar melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah menggulirkan dana Rp 2,8 milyar kepada 51 koperasi dan 700 UKM per 27 Desember 2006. Dana itu dapat diakses maksimal pinjaman Rp 300 juta dengan dikenakan bunga 6% per tahun dengan agunan senilai yang dipinjam dan dapat diakses di Bank Nasional Indonesia (BNI) serta bunga 13,5% per tahun tanpa agunan yang dapat diakses via Bank Pembangunan Daerah Bali.
Begitu juga dengan Walikota Denpasar yang sudah mencanangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat per 23 Februari 2006 dan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar No 188.45/64/HK/2006 pada 4 April 2006.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dibentuk pemerintah sebagai intermediasi antara BPR, koperasi dan bank, sudah menyiapkan dana Rp 150 milyar untuk
Sejak tahun 2004, perkembangan jumlah koperasi dan UKM di Denpasar meningkat 6,31% dengan total asset Rp 277.692.936,920 (meningkat 154,82%). Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali menyebut, sampai tahun 2006 ada 73.487 unit UKM Bali yang tersebar di 8 kabupaten dan kota Denpasar. Dan Kabupaten Gianyar, justru paling banyak miliki UKM yakni 21.881 unit usaha, dan paling sedikit 2.901 unit usaha tersebar di wilayah Kota Denpasar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar