Selasa

Di Denpasar,Pasokan Mitan Dikurangi 40%.

OLEH: DIDIK PURWANTO
Kebijakan konversi energi minyak tanah (mitan) ke energi gas yang telah dilakukan di Jabotabek dan sekitarnya, akhirnya meluas hingga ke Pulau Dewata, Bali. Namun tidak seperti di ibukota, Bali lebih tenang menyikapi isu tersebut. Kebijakan ini berlaku setelah ada keputusan dari pihak distributor Jakarta dan Surabaya. Rencananya, Pertamina akan lebih menyosialisasikan masalah ini ke masyarakat pada bulan September dan seterusnya.
Abdul Manan, SE selaku Sales Representatif LPG dan produk gas Region 5 Pemasaran 5 Pertamina Cabang Denpasar mengatakan Bali siap menerima kebijakan konversi energi tersebut. ”Masyarakat hanya perlu sosialisasi, penjelasan yang lebih lengkap sehingga tidak perlu demo,” ucapnya. Jika harus dibandingkan, saat ini harga minyak tanah Rp 2500/liter. Sedangkan harga gas (LPG) Rp 4250/kg. Masyarakat akan lebih untung jika memakai LPG karena 2 liter minyak tanah bisa sebanding dengan 1 kg LPG.
Dalam pendistribusian alat kompor, regulator dan tabung gas ukuran 3 kg yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, pemerintah telah menunjuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mendata masyarakat yang berhak menerima alat tersebut. Kriteria yang digunakan adalah konsumen rumah tangga menengah ke bawah, pemakai tungku kayu bakar dan pengusaha mikro (kaki lima) yang memakai alat masak tradisional. Saat ini Denpasar juga telah mengurangi sekitar 40% pasokan minyak tanah ke agen. Hal ini dimaksudkan agar pengurangan tersebut bisa dialihkan ke daerah yang belum mengalami konversi energi. ”Stok minyak tanah tidak langka, hanya kita alihkan ke tempat lain,” tambah Manan.
Senada dengan Pertamina, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Cabang Bali menyatakan kesiapan penuh jika Bali menerapkan kebijakan yang lebih mengefisienkan sumber energi tak terbarukan. Himpunan ini mewadahi 200 perusahaan minyak dan gas bumi yang merupakan mitra kerja Pertamina dalam mendistribusikan produk-produk Pertamina. ”Mampu dan tidak mampu tentu sudah ada ukuran pemerintah, kami hanya siap mendistribusikan alat bekerjasama dengan dinas terkait untuk pendataan siapa yang berhak menerima alat tersebut,” tegas Dewa Gede Astama, ketua Hiswana. ”Masyarakat hanya mengeluh susah untuk memasang alat dan isi ulang terlalu jauh dari tempat tinggal. Paradigma mahal dalam mengonsumsi LPG tentu hal ini bisa dibandingkan. Tidak ada alasan untuk menolak kebijakan efisiensi energi ini. Pemerintah hanya berupaya menghemat cadangan bahan bakar minyak yang diperkirakan oleh para ahli akan habis 20 tahun lagi,” tambahnya.

Tidak ada komentar:

Statistik pengunjung