SOROT
Oleh: Syarif Hidayat Santoso*
Baru-baru ini, 25 guru dari sejumlah ponpes yang berafiliasi dengan NU kembali akan mengadakan tur kunjungan ke barat dalam acara yang berbentuk program pembelajaran manajemen pendidikan di Leeds University, Inggris. NU memang aktif dalam penggalakan kerjasama kultural dengan barat. Sebelumnya, pada tahun 2002 sebagian tokoh pesantren NU juga terlibat dalam program pelatihan tentang pendidikan, toleransi dan HAM dalam program ITD ( Institute for training and development ). Bagi kalangan santri sendiri terdapat program Islamic Youth Leadership Program, berupa kunjungan persahabatan para santri NU ke Amerika Serikat yang telah dimulai sejak tahun 2004.
Lalu, apa urgensi program ini bagi kalangan pesantren sendiri. Haruskah mereka bersusah-payah menempuh ribuan mil, hanya untuk menambah glossary baru tentang dunia nyata yang lebih sering mengemuka elemen konfrontatifnya daripada simbiosisnya? Apakah mereka harus pula mereferensi objek asing itu dalam sebuah kesadaran baru yang subyektif dalam meninjau ulang kemapanan dunia? Tentunya, kita tidak berharap tercipta satu simbiosis bergaya mutualisme semata-mata dalam program tersebut. Apalagi, jika posisi peradaban santri harus diletakkan secara subordinatif. Lebih strategis dari itu, kita hanya ingin dunia santri di timur dengan Inggris, AS serta negara partisipan lain sebagai medium representatif barat menemukan satu harmoni baru yang concern memandatkan amanah toleransi global dalam bingkai egalitarianisme. Bagi pesantren NU, partisipan mayoritas dalam ajang pertukaran kultur bisa dimanfaatkan sebagai ranah kreatif menyemai kader-kader santri dan NU masa depan, sebagai eksportir komoditi pemikiran-kultur Islam khas Indonesia. Kader-kader hasil pemprograman ini diharapkan mampu menangkal stereotip Islam-phobia di barat.
Kepentingan ini berdasar pertimbangan bahwa NU dan dunia pesantren mutlak membutuhkan regenerasi stabil bagi kepemimpinan NU-pesantren 20 tahun mendatang. Sedangkan pada masa itu, keislaman global benar-benar berada dalam stadium yang sempurna, di mana radius persentuhan multikultur terbatasi zona sedemikian tipisnya. Jika pemahaman kaum pesantren masih berkutat di sekitar siklus domestik, maka dapat dipastikan konsistensi NU secara futuristik akan tereduksi secara masif.
Harus diyakini, basis material dari program-program pelatihan tentang HAM, demokrasi dan pendidikan yang selama ini digalang oleh barat terhadap Islam moderat Indonesia utamanya NU selalu dicurigai bermuatan unsur brain washing serta politik devide et impera antar umat Islam. Labelisasi Islam moderat serta pengucuran dana yang deras dari institusi donor di barat terhadap program-program sejenis dituding sebagai upaya terselubung penggalangan barat terhadap elemen moderat Islam Indonesia untuk menghabisi lawan politiknya yang dituding radikal. Padahal, secara prinsipil program-program tersebut banyak berpeluang menjadi kandidat revolusi berpikir dalam menempatkan pluralitas inklusif dalam batin dan benak santri. Menurut hemat penulis, acara ini mengakselerasikan langsung apa yang disebut gagasan multikulturalisme antara kalangan ponpes dengan “the other world”, sebuah dunia yang gharib (asing), bahkan sebuah objek yang telah melambungkan tendensi keislaman secara masif sejak program penghancuran elemen-elemen terorisme (baca: Islam radikal) diaplikasikan rezim-rezim politik barat.
Selama ini NU dan dunia pesantren telah mengalami dua fase multikulturalisme. Tatap muka pertama melalui khazanah dan wacana kitab kuning yang kaya dengan skisme (ikhtilaf) dalam tradisi keilmuan komparatifisme mazhab. Fase kedua adalah eksisnya liberalisme pemikiran islam di tubuh kaum muda NU. Walaupun secara formal, NU melarang liberalisme dalam akses pemikiran Islam namun tetap harus disadari basis berpikir liberalisme sendiri telah menjadi fondasi primer multikulturalisme bagi relasi NU - dunia internasional. Sementara, program pertukaran kultur merupakan inisiasi multikulturalisme NU yang ketiga.
Multikulturalisme menjadi urgen bagi NU sendiri. Dinamika NU internasional sejak empat tahun terakhir, tentunya membutuhkan kader yang strata kepemimpinannya tidak saja menjangkau lokalitas pesantren tapi juga medan global. Di masa kepemimpinan Hasyim Muzadi, NU telah melebarkan sayap menembus teritorial keprimordialannya. PCI (pengurus cabang istimewa) NU didirikan sebagai wujud ekspansi NU di dunia internasional. Cabang-cabang ini bertebaran sejak dari Malaysia, Jepang, India, Syiria, Arab Saudi, Yaman, Mesir, Maroko, Inggris, Jerman, Kanada juga Amerika Serikat. Hal yang patut dipertanyakan kemudian, apakah dunia pesantren Jatim memiliki standar stock kepemimpinan untuk melayarkan bahtera NU di arus internasional ini.
Modal kultural NU dapat dikedepankan sebagai pengutamaan (mainstreaming) internasionalisasi NU. Secara substantif, NU internasional dapat meredam gejolak persinggungan tak ramah antara masyarakat muslim barat (migran maupun pribumi) dengan nilai-nilai barat. Program pertukaran kultur harus diarahkan menjadi instrumen navigator yang mengisi keluwesan batin santri dengan identifikasi awal nilai-nilai ekstra kulturalnya. Keluwesan yang dapat mensterilkan infiltrasi radikalisme Islam bagi kepemimpinan NU masa depan, juga kampanye Islam moderat yang tembus pandang terhadap kekayaan khazanah kebudayaan barat. Relasi NU-multikulturalisme merupakan saham bagi NU internasional.
Jika edukasi multikulturalisme dapat menyuburkan ekspektasi tentang kelanggengan NU masa depan, maka program pertukaran kultur bukanlah program basa-basi yang “terpenjara” prasangka penjinakan Islam global. Apalagi tudingan tentang konspirasi barat untuk memecah gelombang kebangkitan Islam. Bila pesantren dan NU haqqul yakin untuk memfitrahkan Islam global dalam wajah rahmat, semestinya akseptabilitas dilebarkan terhadap program ini.
*) Pembina Kajian Agama dan Kebudayaan PMII FISIP Universitas Jember.
Oleh: Syarif Hidayat Santoso*
Baru-baru ini, 25 guru dari sejumlah ponpes yang berafiliasi dengan NU kembali akan mengadakan tur kunjungan ke barat dalam acara yang berbentuk program pembelajaran manajemen pendidikan di Leeds University, Inggris. NU memang aktif dalam penggalakan kerjasama kultural dengan barat. Sebelumnya, pada tahun 2002 sebagian tokoh pesantren NU juga terlibat dalam program pelatihan tentang pendidikan, toleransi dan HAM dalam program ITD ( Institute for training and development ). Bagi kalangan santri sendiri terdapat program Islamic Youth Leadership Program, berupa kunjungan persahabatan para santri NU ke Amerika Serikat yang telah dimulai sejak tahun 2004.
Lalu, apa urgensi program ini bagi kalangan pesantren sendiri. Haruskah mereka bersusah-payah menempuh ribuan mil, hanya untuk menambah glossary baru tentang dunia nyata yang lebih sering mengemuka elemen konfrontatifnya daripada simbiosisnya? Apakah mereka harus pula mereferensi objek asing itu dalam sebuah kesadaran baru yang subyektif dalam meninjau ulang kemapanan dunia? Tentunya, kita tidak berharap tercipta satu simbiosis bergaya mutualisme semata-mata dalam program tersebut. Apalagi, jika posisi peradaban santri harus diletakkan secara subordinatif. Lebih strategis dari itu, kita hanya ingin dunia santri di timur dengan Inggris, AS serta negara partisipan lain sebagai medium representatif barat menemukan satu harmoni baru yang concern memandatkan amanah toleransi global dalam bingkai egalitarianisme. Bagi pesantren NU, partisipan mayoritas dalam ajang pertukaran kultur bisa dimanfaatkan sebagai ranah kreatif menyemai kader-kader santri dan NU masa depan, sebagai eksportir komoditi pemikiran-kultur Islam khas Indonesia. Kader-kader hasil pemprograman ini diharapkan mampu menangkal stereotip Islam-phobia di barat.
Kepentingan ini berdasar pertimbangan bahwa NU dan dunia pesantren mutlak membutuhkan regenerasi stabil bagi kepemimpinan NU-pesantren 20 tahun mendatang. Sedangkan pada masa itu, keislaman global benar-benar berada dalam stadium yang sempurna, di mana radius persentuhan multikultur terbatasi zona sedemikian tipisnya. Jika pemahaman kaum pesantren masih berkutat di sekitar siklus domestik, maka dapat dipastikan konsistensi NU secara futuristik akan tereduksi secara masif.
Harus diyakini, basis material dari program-program pelatihan tentang HAM, demokrasi dan pendidikan yang selama ini digalang oleh barat terhadap Islam moderat Indonesia utamanya NU selalu dicurigai bermuatan unsur brain washing serta politik devide et impera antar umat Islam. Labelisasi Islam moderat serta pengucuran dana yang deras dari institusi donor di barat terhadap program-program sejenis dituding sebagai upaya terselubung penggalangan barat terhadap elemen moderat Islam Indonesia untuk menghabisi lawan politiknya yang dituding radikal. Padahal, secara prinsipil program-program tersebut banyak berpeluang menjadi kandidat revolusi berpikir dalam menempatkan pluralitas inklusif dalam batin dan benak santri. Menurut hemat penulis, acara ini mengakselerasikan langsung apa yang disebut gagasan multikulturalisme antara kalangan ponpes dengan “the other world”, sebuah dunia yang gharib (asing), bahkan sebuah objek yang telah melambungkan tendensi keislaman secara masif sejak program penghancuran elemen-elemen terorisme (baca: Islam radikal) diaplikasikan rezim-rezim politik barat.
Selama ini NU dan dunia pesantren telah mengalami dua fase multikulturalisme. Tatap muka pertama melalui khazanah dan wacana kitab kuning yang kaya dengan skisme (ikhtilaf) dalam tradisi keilmuan komparatifisme mazhab. Fase kedua adalah eksisnya liberalisme pemikiran islam di tubuh kaum muda NU. Walaupun secara formal, NU melarang liberalisme dalam akses pemikiran Islam namun tetap harus disadari basis berpikir liberalisme sendiri telah menjadi fondasi primer multikulturalisme bagi relasi NU - dunia internasional. Sementara, program pertukaran kultur merupakan inisiasi multikulturalisme NU yang ketiga.
Multikulturalisme menjadi urgen bagi NU sendiri. Dinamika NU internasional sejak empat tahun terakhir, tentunya membutuhkan kader yang strata kepemimpinannya tidak saja menjangkau lokalitas pesantren tapi juga medan global. Di masa kepemimpinan Hasyim Muzadi, NU telah melebarkan sayap menembus teritorial keprimordialannya. PCI (pengurus cabang istimewa) NU didirikan sebagai wujud ekspansi NU di dunia internasional. Cabang-cabang ini bertebaran sejak dari Malaysia, Jepang, India, Syiria, Arab Saudi, Yaman, Mesir, Maroko, Inggris, Jerman, Kanada juga Amerika Serikat. Hal yang patut dipertanyakan kemudian, apakah dunia pesantren Jatim memiliki standar stock kepemimpinan untuk melayarkan bahtera NU di arus internasional ini.
Modal kultural NU dapat dikedepankan sebagai pengutamaan (mainstreaming) internasionalisasi NU. Secara substantif, NU internasional dapat meredam gejolak persinggungan tak ramah antara masyarakat muslim barat (migran maupun pribumi) dengan nilai-nilai barat. Program pertukaran kultur harus diarahkan menjadi instrumen navigator yang mengisi keluwesan batin santri dengan identifikasi awal nilai-nilai ekstra kulturalnya. Keluwesan yang dapat mensterilkan infiltrasi radikalisme Islam bagi kepemimpinan NU masa depan, juga kampanye Islam moderat yang tembus pandang terhadap kekayaan khazanah kebudayaan barat. Relasi NU-multikulturalisme merupakan saham bagi NU internasional.
Jika edukasi multikulturalisme dapat menyuburkan ekspektasi tentang kelanggengan NU masa depan, maka program pertukaran kultur bukanlah program basa-basi yang “terpenjara” prasangka penjinakan Islam global. Apalagi tudingan tentang konspirasi barat untuk memecah gelombang kebangkitan Islam. Bila pesantren dan NU haqqul yakin untuk memfitrahkan Islam global dalam wajah rahmat, semestinya akseptabilitas dilebarkan terhadap program ini.
*) Pembina Kajian Agama dan Kebudayaan PMII FISIP Universitas Jember.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar